MADRID – Pemerintah pusat Spanyol menyatakan akan mencabut status daerah otonomi dari Catalunya dan menerapkan pemerintahan langsung setelah pemimpin daerah tersebut mengancam akan mendeklarasikan kemerdekaan jika Madrid menolak melakukan perundingan.
BACA JUGA: Nah Lho! Catalunya Akan Deklarasikan Kemerdekaan Jika Spanyol Cabut Status Daerah Otonomi
Dalam sebuah langkah yang belum pernah diambil sejak Spanyol kembali menerapkan demokrasi pada akhir 1970-an, Perdana Menteri (PM) Spanyol, Mariano Rajoy akan mengadakan sebuah pertemuan kabinet khusus pada Sabtu, 21 Oktober, yang dapat memicu bergulirnya proses pencabutan otonomi tersebut. Pihak oposisi dari kubu Sosialis telah menyatakan mendukung langkah yang diambil pemerintah namun menyarankan agar tindakan tersebut dibatasi dalam ruang lingkup dan waktu.
Pemimpin Catalunya, Carles Puigdemont yang telah mengabaikan batas waktu untuk membatalkan pemisahan diri Catalunya yang jatuh pada Kamis, 19 Oktober pukul 10 pagi waktu setempat. Puigdemont bahkan balas mengancam PM Rajoy dengan pengumuman deklarasi kemerdekaan resmi dari Parlemen Catalunya.
"Jika pemerintah terus menghalangi dialog dan melanjutkan penindasan, Parlemen Catalan dapat melanjutkan, jika dianggap tepat, untuk memberikan suara pada deklarasi kemerdekaan formal," kata Puigdemont sebagaimana dilansir Reuters, Jumat (20/10/2017).
Pernyataan dari kedua belah pihak semakin menambah ketegangan dan ketidakpastian dalam salah satu krisis politik terburuk yang pernah terjadi di Spanyol itu.
Belum jelas kapan dan bagaimana deklarasi kemerdekaan Catalan akan berlangsung dan apakah deklarasi tersebut akan disahkan oleh majelis regional. Anggota parlemen pro-kemerdekaan Catalunya secara terbuka telah mengatakan akan menggelar pemungutan suara di parlemen agar deklarasi tersebut untuk memberikan nuansa yang lebih resmi kepada deklarasi tersebut.
BACA JUGA: Layangkan Ultimatum, Spanyol Beri Catalunya Lima Hari untuk Jelaskan Statusnya
Jika Rajoy menggunakan Pasal 155 dari konstitusi Spanyol 1978, yang memungkinkan dia mengendalikan wilayah otonomi jika melanggar undang-undang, aturan tersebut tidak akan sepenuhnya efektif sampai setidaknya awal pekan depan. Diperlukan persetujuan parlemen, sehingga memberikan beberapa peluang terakhir bagi pihak separatis untuk menyatakan kemerdekaan secara sepihak.
(Rahman Asmardika)