Duterte akan Bangun Sistem Federalisme, Pengamat Filipina: Itu Bukan Solusi
JAKARTA – Presiden Filipina Rodrigo Duterte berencana membangun sistem federal di negeri pimpinannya. Namun, rencana ini tidak serta-merta disambut baik semua pihak.
Dosen di De La Salle University dan Atenao De Manila University, Profesor Richard Javad Heydarian mengatakan, rencana tersebut bukanlah sebuah solusi. Heydarian menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara di Conference on Indonesia Foreign Policy (CIFP) 2017.
Sistem federal sebenarnya sudah beberapa kali disinggung oleh Duterte ketika ia masih menjadi Wali Kota Davao. Duterte saat itu mengklaim federalisme akan memberikan fasilitas pelayanan yang lebih baik untuk rakyat Filipina. Ia menegaskan pada 2014 bahwa sistem pemerintah yang tunggal tidak bekerja dengan baik karena beragamnya etnis yang ada di Filipina.
Saat sudah menjadi Presiden Filipina pun, Duterte masih menyinggung masalah federalisme. Ia menjadikan Mindanao sebagai lokasi yang cocok untuk menerapkan sistem federal. GMA Network mewartakan pada Agustus 2017 bahwa sistem pemerintah federal akan membantu menyelesaikan masalah ketertinggalan di Mindanao yang memicu munculnya gerakan radikal.
BACA JUGA: Duterte Mampu Akhiri Pemberontakan di Mindanao
Namun pengamat dalam negeri Filipina, Profesor Richard Javad Heydarian, menegaskan sistem tersebut malah dipandang dapat menimbulkan masalah baru. “Dalam federalisme terdapat banyak desentralisasi kekuasaan dan dengan desentralisasi ada kemungkinan bangkitnya penguasa lokal, dinasti politikus dan pejabat korup,” ujarnya.
