Khawatir Bentrokan dengan Irak Makin Panjang, Kurdi Tunda Deklarasi Kemerdekaan
ERBIL - Pemerintah Regional Kurdi (KRG) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mengusulkan penundaan deklarasi kemerdekaan untuk mencegah kekerasan dan bentrokan lebih lanjut. Hal tersebut dilakukan setelah pekan lalu pertempuran pecah ketika pasukan Pemerintah Irak merebut kota kaya minyak Kirkuk dan daerah-daerah lain yang dikuasai oleh Kurdi.
"Pertempuran terus berlanjut tidak mengarah pada kemenangan, tapi akan membawa negara ini ke arah kekacauan dan kekacauan," tulis pernyatan dari KRG, dilansir dari BBC, Rabu (25/10/2017).
"Serangan dan konfrontasi antara pasukan Irak dan Peshmerga (Kurdi) yang dimulai pada 16 Oktober... dapat menyebabkan pertumpahan darah terus-menerus," tambah pernyataan tersebut.
Pemerintah Irak menganggap referendum Kurdi untuk mencapai kemerdekaan adalah tindakan ilegal dan telah meminta dialog untuk menyelesaikan krisis tersebut. Perdana Menteri (PM) Irak Haider al-Abadi bulan lalu juga menuntut agar KRG "membatalkan" hasil referendum tersebut.
BACA JUGA: Luncurkan Operasi Besar, Pasukan Irak Konfrontasi Senjata dengan Kurdi di Kirkuk
PM Haider al-Abadi mengatakan bahwa pemungutan suara merupakan ancaman bagi "eksistensi damai di antara rakyat Irak dan merupakan sesuatu yang berbahaya bagi negara Irak. Ia juga menambahkan bahwa dia akan tetap memberlakukan peraturan Irak di wilayah tersebut.
Sekadar informasi, orang-orang yang tinggal di Irak utara mendukung kemerdekaan untuk Wilayah Kurdistan dalam referendum yang kontroversial. Komisi pemilihan umum mengatakan 92% dari 3,3 juta orang Kurdi dan non-Kurdi yang memberikan suara mereka mendukung pemisahan diri.
