TEHERAN - Perdana Menteri (PM) Irak Haider al Abadi menolak tawaran Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) untuk membekukan hasil referendum kemerdekaan Kurdi untuk membuka jalan bagi sebuah dialog dengan Baghdad. Hal tersebut disampaikan oleh PM al Abadi pada sebuah pertemuan dengan Wakil Presiden Iran Eshaq Jahangiri di Teheran saat kunjungan ke Turki dan Iran.
"Kami memperingatkan (orang-orang Kurdi) menentangnya (referendum) tapi tidak berhasil. Kami hanya dapat menerima pembatalan referendum (hasil) dan mematuhi konstitusi," tulis sebuah pernyataan dari PM al Abadi, dilansir dari Bernama, Kamis (26/10/2017). Secara tidak langsung, PM Irak mengatakan jika jalan keluar hanyalah pembatalan referendum, tak hanya pembekuan.
Pada Rabu 25 Oktober, KRG mengusulkan pembekuan hasil referendum kontroversial terkait wilayah Kurdistan untuk memulai dialog antara Baghdad dan wilayah Kurdi setelah terjadi bentrokan antara pasukan Peshmerga Kurdi dan pasukan federal Irak.
BACA JUGA: Khawatir Bentrokan dengan Irak Makin Panjang, Kurdi Tunda Deklarasi Kemerdekaan
"Kami menawarkan kepada pemerintah, serta opini publik Irak dan global, gencatan senjata segera dan penghentian semua operasi militer di wilayah Kurdistan," sebuah pernyataan KRG mengatakan.