Menakar Kesiapan Pemerintah Lindungi Data Pribadi Masyarakat Terkait Kebijakan Daftar Ulang Nomor Ponsel
"Dengan melihat Malaysia, saya harap kita bisa lebih sadar untuk memproteksi, sadar pentingnya keamanan soal ini," kata Muradi kepada Okezone, Jumat (3/11/2017).
"Saya kira bukan sekadar dijebol ya. Saya kira hal-hal internal error itulah yang kemudian melibatkan orang-orang di dalam juga. Karena kalau melihat polanya kan seharusnya itu terproteksi dengan baik. Itu butuh langkah yang agak serius ya," tambahnya.
Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecolongan, Muradi mendorong Kemkominfo bersama dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) untuk menggandeng instansi lain yang memiliki kapasitas untuk melakukan proteksi terhadap data.
"Kominfo dan kementerian terkait harus bekerjasama dengan teman-teman di BSSN untuk memastikan bahwa data itu terproteksi berlapis-lapis. Dengan cara itu, kita bisa memastikan bahwa data tidak disalahgunakan. Yang jadi masalah kan jika disalahgunakan," tutur Muradi.
Selain melakukan antisipasi dengan cara formal --sinergitas otoritas, pemerintah, dikatakan Muradi harus menyiapkan langkah-langkah informal terkait perlindungan data masyarakat, sebagaimana yang dilakukan banyak negara maju di dunia,
"Seperti di negara-negara maju, misalnya Amerika Serikat. Itu kan mereka selain menggunakan pertahanan secara formal, mereka juga melakukan informal, misalnya dengan melibatkan para hacker untuk memproteksi itu. Jadi, peperangannya bukan bagaimana mereka angkat senjata, tapi bagaimana mereka bisa melindungi ancaman-ancaman siber terhadap negara," paparnya.
Potensi Kerugian Masyarakat
