PM Spanyol Optimis Pemilu Regional Solusi Tepat Akhiri Separatisme Catalunya
Sebagaimana diberitakan, krisis politik di Catalunya terjadi sejak referendum kemerdekaan pada 1 Oktober lalu. Pemerintah Spanyol menganggap referendum tersebut ilegal karena dilakukan tanpa persetujuan Madrid.
BACA JUGA: Parlemen Catalunya Sepakat Deklarasikan Kemerdekaan dari Spanyol
Referendum tetap digelar meski harus diwarnai kekerasan. Hasilnya, 92% dari pengguna hak pilih menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Catalunya dari Spanyol. Dukungan tersebut diubah menjadi deklarasi oleh pemerintah regional Catalunya di bawah pimpinan Presiden Carles Puigdemont.
BACA JUGA: Menlu Spanyol: Jika Lolos dari Bui, Mantan Presiden Catalunya Bisa Saja Ikut Pemilu
Pemerintah Spanyol kemudian mengambil opsi untuk mengaktifkan Pasal 155 Konstitusi. Madrid akhirnya membubarkan parlemen daerah Catalunya dan memecat Carles Puigdemont. Spanyol memutuskan agar pemilu regional digelar pada 21 Desember untuk mengganti pemerintah daerah yang sudah dibubarkan.
(Wikanto Arungbudoyo)
