Setya Novanto Dipertahankan Jadi Ketua DPR, PAN Minta Golkar Perhatikan Martabat Kelembagaan Dewan
JAKARTA – DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mempertahankan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI dan juga Ketua Umum Partai Golkar, meski ia saat ini ditahan KPK karena menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Nasib Novanto akan ditentukan lagi usai ada putusan praperadilan.
Meski menghormati putusan Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) tetap berharap Partai Golkar memikirkan martabat dan kehormatan kelembagaan DPR, bila Novanto tetap menjabat sebagai Ketua DPR.
"Jadi Golkar tolong pikirkan martabat lembaga yang sangat kita hormati ini. Betul itu hak Golkar, tapi sebaiknya Golkar melihat kondisi yang objektif bahwa hari ini Novanto tidak bisa melakukan apa-apa," ujar Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto saat dihubungi, Rabu (22/11/2017).
(Baca Juga: Setnov Ditahan KPK, Fraksi PPP Berharap Golkar Utamakan Kredibilitas DPR)
Ia meyakini masih banyak kader Golkar yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan kepemimpinan Novanto. Ketua DPP PAN itu berharap partai berlambang pohon beringin tersebut mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat dan pihak lainnya yang ingin citra DPR tak bertambah buruk akibat Novanto yang tersandung kasus hukum.
"Karena DPR itu adalah wakil rakyat dan di situ bukan hanya Golkar. Ada fraksi-fraksi lain dan juga komentar pengamat, rakyat. Sebaiknya alangkah baiknya kalau Golkar segera memproses pergantian Novanto. Kita minta Novanto berkonsentrasi menghadapi masalah hukumnya," tutur Yandri.
(Baca Juga: Golkar Pertahankan Setya Novanto sebagai Ketua DPR Sampai Ada Putusan Praperadilan)
"Dan citra DPR bisa menjadi lebih baik kalau dia mundur. DPR tidak tersandera dengan kasus Novanto," imbuhnya.
PAN, lanjut Yandri, memahami dalam UU MD3 memang Golkar sebagai partai yang saat ini memiliki kewenangan dalam kursi kepemimpinan DPR. Namun, Yandri menegaskan, lembaga DPR tak hanya milik Golkar semata, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia.
"Sekali lagi bukan berarti DPR milik satu partai, bukan maunya satu partai. Lihat juga kebersamaan yang dibangun di DPR. Golkar akan lebih bijak kalau mengamini apa yang terjadi sekarang di masyarakat tentang Novanto," pungkasnya. (erh)
(Amril Amarullah (Okezone))
