Berbagai Negara Termasuk PBB Kompak Menentang Keputusan AS Terkait Status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

KEPUTUSAN Pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel mendapat tentangan dari berbagai negara. Pasca-Presiden Donald Trump mengumumkan keputusan tersebut, berbagai negara beramai-ramai menyampaikan pendapatnya atas pengumuman itu.

Sebagaimana dilansir dari Reuters, Kamis (7/12/2017), berikut beberapa negara yang telah memberikan tanggapan resmi atas keputusan AS:

Baca Juga:

Dijuluki Tarzan Asli, Influencer AS Ini Dikecam karena Gulat dengan Buaya Liar

Iran

Iran "secara serius mengutuk" keputusan Negeri Paman Sam tersebut termasuk rencana pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Berdsarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri Iran, langkah AS itu telah melanggar resolusi internasional.

Pemimpin Tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan, AS telah mencoba mengacaukan wilayah tersebut dan memulai perang untuk melindungi keamanan Israel.

Mesir

Mesir menjadi negara berikutnya yang menentang pengakuan AS terhadap Yerusalem. Selain Otoritas Negeri Piramida menyatakan, bahwa pengakuan negeri adidaya itu tidak mengubah status hukum kota tersebut sebagai bagian dari Palestina.

BACA JUGA: Pemerintah AS Resmi Umumkan Status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Turki

Tak ingin ketinggalan, Kementerian Luar Negeri Turki mengeluarkan pernyataan yang isinya mengecam keputusan AS dan menyebutnya sebagai 'tindakan tak bertanggungjawab.' Bahkan sekira ratusan orang telah menggelar demonstrasi di luar gedung konsulat AS di Istanbul.

"Kami mengecam pernyataan AS yang tidak bertanggungjawab karena mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Kami meminta Pemerintah AS untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang salah ini dan dapat menimbulkan dampak negatif," tulis pernyataan resmi Kemenlu Turki.

Arab Saudi

Raja Arab Saudi, Salman Abdulaziz yang merupakan sekutu dekat AS mengatakan, deklarasi Yerusalem "membahayakan proses perundingan perdamaian dan ketegangan eskalasi di wilayah ini (Timur Tengah)." Bahkan, menyusul pengumuman keputusan yang dibacakan oleh Presiden Donald Trump, Raja Salman dilaporkan lengsung menggelar pembicaraan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan melalui sambungan telefon.

Sayangnya Otoritas Arab Saudi tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai perundingan yang dilakukan 2 kepala negara itu.