Ini Catatan Kontras Mengenai Pekerjaan Rumah Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto
“Netralitas TNI dalam politik sebagai tolak ukur keberhasilan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI dalam kepentingan politik menjelang pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019,” ujar Ananto.
Kelima, lanjut Ananto, catatan mengenai TNI dalam ranah sipil. Marsekal TNI yang baru harus juga menghentikan kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yang dimana harus mengevaluasi segera mengenai operasi yang berkaitan dengan militer. Serta yang keenam kontras memberikan catatan mengenai bisnis militer dan sengketa lahan yang dimana nantinya Panglima TNI yang baru harus memastikan anggotanya tidak ada yang terlihat dalam berbagai praktik bisnis.
Catatan Kontras ketujuh yakni mengenai TNI di wilayah konflik, calon Panglima TNI yang baru harus melakukan evaluasi menyeluruh atas penggunaan pendekatan keamanan di wilayah konfilk seperti di Papua, Poso dan Sulawesi Tengah. Sebab Ananto menyatakan bahwa Kontras melihat pendekatan yang dilakukan selama ini kuranglah tepat.
Selanjutnya, catatan pekerjaan rumah kedepan, mengenai harmonisasi antar lembaga. Dimana calon Panglima TNI untuk merajut kembali harmonisasi antara institusi TNI dengan berbagai lembaga lainnya.
Terakhir, catatan kontras mengenai pekerjaan rumah Panglima TNI yang baru mengenai komitmen HAM dan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Nantinya Marsekal TNI Hadi Tjahjanto harus bisa memberikan terobosan seperti mengeluarkan dokumen hasil Dewan Kehormatan Perwira atas peristiwa HAM berat yakni Mei 98 dan Semanggi.
(Mufrod)
