nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wali Kota Pagar Alam Ida Fitriati Raih Penghargaan dari Presiden Joko Widodo

Melly Puspita, Okezone · Minggu 10 Desember 2017 20:11 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 10 340 1828185 wali-kota-pagar-alam-ida-fitriati-raih-penghargaan-dari-presiden-joko-widodo-K30vCxfTq8.jpg Wali Kota Pagar Alam Ida Fitriati (Foto: Melly/Okezone)

JAKARTA - Walikota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Ida Fitriati Basyuni memperoleh penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo atas kepeduliannya selama dalam penegakan dan perlindungan hak asazi manusia (HAM).

Penghargaan negara tersebut diserahkan langsung Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H Laoly kepada Wali Kota Pagaralam Ida Fitriati Basjuni, di Hotel The Sunan, Jalan Ahmad Yani Nomor 40, Solo, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (10/12/2017).

Wali Kota Ida Fitriati Basyuni menerima penghargaan bersama 323 dari 515 Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung secara simbolis, Presiden ‎ Joko Widodo (Jokowi) .

Setelah memberikan sambutan, Jokowi meninggalkan lokasi untuk melaksanakan kegiatan di Imogiri. Selanjutnya, plakat dan piagam penghargaan diserahkan Menteri Hukum dan HAM, Yasona H Laoly. Penghargaan ini diberikan dalam rangka memperingati Hari HAM se-dunia ke-69 tahun 2017.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam sambutannya mengatakan, ‎pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-69, kerja bersama peduli hak asasi manusia perlu terus digalakan. Pasalnya, hampir seluruh kebijakan publik melibatkan masyarakat. Bisa didaerah diberlakukan kegiatan seperti di Jawa Tengah menyampaikan ruang komunikasi rembuk desa, rembuk desa adalah cara efektif untuk mendapatkan suatu keputusan.

“Jika ingin menentukan keputusan, musyawarah mufakat bisa diambil.‎ Kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur, Bupati/Walikota di Surakarta,” ujar Ganjar

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menuturkan, pihaknya mengucapkan ribuan terima kasih karena Presiden RI berkenan hadir untuk memberikan penghargaan HAM. Hal ini membuktikan, presiden peduli pemenuhan HAM.

Hasil dialog universal pada sesi ke 13 awal Mei 2017, bersama ibu Menteri Luar Negeri membahas implementasi HAM selama empat tahun terakhir. Dalam UPR aksi nasional HAM, Ranham, 101 negara PBB menyampaikan 225 rekomendasi dan 58 rekomendasi yang harus dipertimbangkan dan ditindaklanjuti.

“Terkait Ranham, Indonesia komitmen tinggi untuk melaksanakan, ini merupakan panduan nasional untuk memenuhi HAM Nasional. Atas aksi HAM di Indonesia sudah mencapai 52,6% se Indonesia. Diharapkan, dalam laporan akhir tahun setiap daerah dapat melaporkan aksi HAM didaerah tahun 2017 ini,” ungkapnya.

Untuk saat ini, kata Yasonna, ada 351 dari 515 kabupaten/kota yang melaporkan kegiatan HAM tahun 2016. Namun, 232 memenuhi kategori HAM dan 83 cukup peduli HAM. Diharapkan, kedepan berusaha menyusun kebijakan publik untuk memenuhi HAM masyarakat.

Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, penerapan HAM seperti hak politik harus diperhatikan, begitu juga hak ekonomi sosial masyarakat. Kemudian, harus memandang kepentingan masyarakat bawah.

“Untuk itulah, saya langsung turun langsung kemasyarakat. Mendengar aspirasi, keluhan dan apa kehendak masyarakat. Kebijakan yang baik bukan seberapa banyak yang dilakukan pemerintah, tetapi seberapa banyak yang dirasakan masyarakat bawah. Hak politik, hak ekonomi dan sosial masyarakat harus dijalankan,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Pagaralam Ida Fitriati Basjuni mengatakan, penghargaan ini untuk yang kedua kalinya diraih Kota Pagaralam. Penghargaan ini bukan untuk pemerintah, diri sendiri, tetapi untuk semua masyarakat Pagaralam.

“Kita patut berbangga hati. Pagaralam adalah daerah yang masih mengedepankan adat istiadat, musyawarah mufakat dan peduli hak ‎mampu berjajar dengan 323 kabupaten/kota se-Indonesia. Dengan artian, masih ada daerah yang tidak mendapatkan penghargaan ini,” ucap Ida Fitriati.

Menurut Ida, untuk mempertahankan penghargaan ini cukup sulit. Perlu kerjasama berbagai pihak agar ditahun-tahun mendatang bisa terus diraih. Musyawarah atau rembuk desa harus terus dijalankan.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini