Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, penerapan HAM seperti hak politik harus diperhatikan, begitu juga hak ekonomi sosial masyarakat. Kemudian, harus memandang kepentingan masyarakat bawah.
“Untuk itulah, saya langsung turun langsung kemasyarakat. Mendengar aspirasi, keluhan dan apa kehendak masyarakat. Kebijakan yang baik bukan seberapa banyak yang dilakukan pemerintah, tetapi seberapa banyak yang dirasakan masyarakat bawah. Hak politik, hak ekonomi dan sosial masyarakat harus dijalankan,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Pagaralam Ida Fitriati Basjuni mengatakan, penghargaan ini untuk yang kedua kalinya diraih Kota Pagaralam. Penghargaan ini bukan untuk pemerintah, diri sendiri, tetapi untuk semua masyarakat Pagaralam.
“Kita patut berbangga hati. Pagaralam adalah daerah yang masih mengedepankan adat istiadat, musyawarah mufakat dan peduli hak mampu berjajar dengan 323 kabupaten/kota se-Indonesia. Dengan artian, masih ada daerah yang tidak mendapatkan penghargaan ini,” ucap Ida Fitriati.
Menurut Ida, untuk mempertahankan penghargaan ini cukup sulit. Perlu kerjasama berbagai pihak agar ditahun-tahun mendatang bisa terus diraih. Musyawarah atau rembuk desa harus terus dijalankan.
(Ulung Tranggana)