“Jika ingin menentukan keputusan, musyawarah mufakat bisa diambil. Kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur, Bupati/Walikota di Surakarta,” ujar Ganjar
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menuturkan, pihaknya mengucapkan ribuan terima kasih karena Presiden RI berkenan hadir untuk memberikan penghargaan HAM. Hal ini membuktikan, presiden peduli pemenuhan HAM.
Hasil dialog universal pada sesi ke 13 awal Mei 2017, bersama ibu Menteri Luar Negeri membahas implementasi HAM selama empat tahun terakhir. Dalam UPR aksi nasional HAM, Ranham, 101 negara PBB menyampaikan 225 rekomendasi dan 58 rekomendasi yang harus dipertimbangkan dan ditindaklanjuti.
“Terkait Ranham, Indonesia komitmen tinggi untuk melaksanakan, ini merupakan panduan nasional untuk memenuhi HAM Nasional. Atas aksi HAM di Indonesia sudah mencapai 52,6% se Indonesia. Diharapkan, dalam laporan akhir tahun setiap daerah dapat melaporkan aksi HAM didaerah tahun 2017 ini,” ungkapnya.
Untuk saat ini, kata Yasonna, ada 351 dari 515 kabupaten/kota yang melaporkan kegiatan HAM tahun 2016. Namun, 232 memenuhi kategori HAM dan 83 cukup peduli HAM. Diharapkan, kedepan berusaha menyusun kebijakan publik untuk memenuhi HAM masyarakat.