Ia mengatakan, Yordania memiliki hubungan spesial dengan Yerusalem terlepas dari berbagai okupasi yang dilakukan Israel terhadap kota tersebut. Hubungan tersebut dikukuhkan lewat perjanjian dengan Israel sebagai 1994 di mana Yordania mengelola kompleks Muslim di Yerusalem.
Karena itu, tidak ada satu negara pun yang berhak mengakui Yerusalem sebagai wilayahnya. Sebab, hingga kini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih berupaya mempertahankan status quo terkait Yerusalem. Langkah tersebut memberikan jalan bagi Israel dan Palestina untuk menentukan status final kota lewat jalur negosiasi.
Hal tersebut juga ditekankan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS), Rex Tillerson. Meski Presiden Donald Trump mengakui bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel, nyatanya politikus Partai Republik itu tetap menyerahkan status final kepada Israel dan Palestina.
"Status Yerusalem harus dibahas antara Palestina dengan Israel. Tidak ada pihak lain yang boleh intervensi. Saya mengapresiasi Menlu Retno yang tiga kali menelefon Tillerson sebelum pengumuman dan memanggil duta besar dua kali agar keputusan itu ditunda," tukas Walid al Hadid.