nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Usai Diserahkan oleh Kemendagri, KPU Akan Verifikasi Data Kependudukan

Fahreza Rizky, Jurnalis · Jum'at 15 Desember 2017 14:00 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 12 15 337 1830813 usai-diserahkan-oleh-kemendagri-kpu-akan-verifikasi-data-kependudukan-zrk5aYnbqg.jpg foto: Illustrasi Okezone

 
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo mengatakan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) digunakan untuk menyusun data pemilih pada Pemilu 2019.

"DP4 yang baru saja kami serahkan pada Ketua KPU dapat digunakan untuk menyusun data pemilih pada pemilu 2019 sebagaimana amanat Pasal 201 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017," kata Hadi di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2017).

DP4 yang diserahkan ini kemudian akan ditindaklanjuti oleh KPU melalui pemutakhiran data dan selanjutnya akan diproses menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019.

Hadi menuturkan, pada saat ini Dinas Dukcapil di kabupaten/kota telah melakukan perekaman KTP elektronik terhadap penduduk yang akan berusia 17 tahun pada April 2019. Sehingga pemilih pemula pada saat diselenggarakannya Pemilu 2019 sudah memiliki KTP elektronik.

"Dengan sudah dilakukannya rekaman sidik jari dan iris mata bagi semua wajib KTP elektronik dapat diyakini tidak akan ada pemilih ganda atau memiliki elektronik ganda. Jika ada, (maka) dapat dipastikan bahwa KTP elektronik tersebut palsu," ucapnya.

(Baca juga: Bersama Kemenlu, Kemendagri Serahkan Data Kependudukan ke KPU)

Menurut dia, penduduk yang melakukan perekaman lebih dari satu kali akan terblokir dan tidak akan pernah diterbitkan KTP elektroniknya. Karena untuk menghindari itu diharapkan Dirjen Dukcapil Kemendagri dan KPU melakukan kerjasama akses data.

"Agar data penduduk yang diverifikasi kebenarannya oleh KPU dapat langsung mengakses ke server Kemendagri," terang Hadi.

Selain itu, Kemendagri juga bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melakukan pemetaan dan perekaman bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di luar negeri yang akan di laksanakan di 131 kantor perwakilan RI secara bertahap.

"Sehingga seluruh WNI dapat terdata dan memiliki NIK dan juga terekam sidik jari untuk memastikan penunggalan data yang bersangkutan," imbuh Hadi.

Dengan telah di serahkannya DP4 oleh Kemendagri, maka KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota telah dapat memulai tahapan pemilu dan Pilpres 2019.

"Saya harapkan KPU untuk menjalin sinergi yang harmonis dengan pemerintah pusat dan daerah. Sinergitas dan keharmonisan merupakan kunci utama dalam mewujudkan pemilu dan pilpres 2019 yang berkualitas," pungkas Hadi.

(Baca juga: Mendagri: Pilkada Serentak Sukses Apabila Partisipasi Masyarakat Meningkat)

Sebelumnya diberitakan, KPU menerima Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dan data WNI di luar negeri dari Kemendagri dan Kemlu. Data ini akan digunakan KPU untuk menyusun data pemilih pada Pemilu 2019.

Dalam acara penyerahan itu turut hadir Ketua KPU Arief Budiman, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dan Wakil Menlu Abdurrahman Mochammad Fachir.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini