Pemerintah Palestina Kecam Veto AS terhadap Resolusi PBB Tentang Yerusalem
RAMALAH - Pemerintah Otonomi Palestina mengecam AS karena memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Yerusalem. Pemerintah Palestina meyakini, langkah AS itu akan mengarah ke pengucilan lebih jauh Negeri Paman Sam di kancah internasional.
AS pada Senin memveto rancangan resolusi di Dewan Keamanan (DK) PBB, yang diusulkan oleh Mesir meskipun 15 anggota lain memberi suara untuk mendukung rancangan tersebut. Rancangan ini menolak pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Juru Bicara Presiden Palestina, Nabil Abu Rudeinah, di dalam satu pernyataan resmi mengatakan veto AS terhadap rancangan resolusi itu bertentangan dengan konsensus internasional.
"Veto AS melanggar resolusi sah internasional dan resolusi Dewan Keamanan. Itu penuh bias buat pendudukan dan agresi," kata Abu Rudeinah, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa (18/12/2017).
Veto tersebut mengarah kepada pengucilan lebih lanjut Amerika Serikat dan akan memprovokasi masyarakat internasional, katanya. Ia menambahkan, "Kami akan melanjutkan tindakan kami di PBB dan semua lembaga lain internasional guna mempertahankan hak rakyat kami."
Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebelumnya mengumumkan Paletina akan mengajukan permohonan kepada PBB untuk keanggotaan penuh Negara Palestina sebagai reaksi terhadap tindakan AS mengenai Yerusalem.
Presiden AS Donald Trump pada Rabu, 6 Desember, mengumumkan AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan pemindahan Kedutaan Besar AS ke kota suci yang menjadi sengketa itu. Tindakan tersebut telah membuat marah rakyat Palestina dan umat Islam lain di seluruh dunia.
Israel merebut Yerusalem Timur dalam Perang 1967, dan pada 1980 mengumumkan seluruh Kota Yerusalem sebagai "ibu kotanya yang abadi". Namun rakyat Palestina berkeras Yerusalem Timur mesti menjadi ibu kota negara masa depan mereka.
(Rifa Nadia Nurfuadah)
