"Intinya, jadi secara spesifik kita akan mendampingi Provinsi Malut untuk menyampaikan APBDnya tepat waktu dan isinya sesuai aspirasi masyarakat," imbuhnya.
Disisi lain, Abdul Gani mengakui bahwa dirinya memang takut daerahnya menjadi incaran KPK. Sebab, pria kelahiran Halmahera Selatan itu adalah salah satu pemegang kebijakan di daerah Maluku Utara.
"Saya melihatnya belum ada (indikasi korupsi), tapi ikhtiar. Karena dengan kondisi kita, apalagi saya sebagai Gubernur, tentunya ada yang saya tahu dan ada yang saya tidak tahu," kata Abdul Gani.
Meskipun demikian, Gani masih enggan membeberkan lebih terang terkait indikasi korupsi di daerahnya. Dia hanya meminta KPK untuk mendampinginya dalam proses pengesahan APBD tahun 2018, di Maluku Utara.
"Sampai hari ini belum ada indikasi itu, tapi bisa saja ada. Karena itu saya jauh-jauh datang ke KPK untuk membuat dan meminta bantuan dalam hal ini, apalagi sekarang anggaran APBD/APBN ini eksekutif dan legislatif, tentu yang memutuskan itu bersama," pungkasnya.
(Awaludin)