KPU Akan Ambil Sikap Resmi Usai MK Wajibkan Semua Parpol Diverifikasi

Taufik Fajar, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2018 05:40 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 01 12 337 1843835 kpu-akan-ambil-sikap-resmi-usai-mk-wajibkan-semua-parpol-diverifikasi-JIg5gu0BZh.jpg Ilustrasi (Dok.Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan gugatan ketentuan verifikasi partai politik (parpol) perserta pemilihan umum (Pemilu). Hal tersebut menyusul diterimanya permohonan uji materiil Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pemilu diajukan beberapa pihak.

Terkait hal itu, Komisioner KPU, Pramono Ubaid mengatakan, pihaknya akan merapatkan keputusan MK itu, dengan komisioner-komisioner yang lain terlebih dahulu. Untuk mengambil sikap secara resmi.

"Kami akan segara rapat untuk mengambil sikap keputusan tersebut," ujar Pramono kepada Okezone, Jum'at (12/1/2018).

 (Baca: MK Wajibkan Semua Parpol Diverifikasi, KPU Bakal Revisi Beberapa Peraturan)

Ia juga menjelaskan tentang pernyataan Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi hari ini terkait pasal 173 ayat (1) dan (3) UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak berlaku surut.

"Ya, kita hormati pendapat bang Yusril, baik sebagai ahli hukum tata negara maupun sebagai Ketum Partai Bulan Bintang (PBB). Namun kami (KPU), akan mengambil sikap secara mandiri, dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya," pungkasnya.

Diketahui uji materi ini diajukan Partai Idaman yang ter-registrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017, Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor 60/PUU-XV/2017, dan Partai Perindo dengan nomor 62/PUU-XV/2017.

"Mengabulkan permohonan untuk sebagian," kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis 11 Januari 2018.

 (Baca juga: MK Kabulkan Soal Verifikasi Parpol, Golkar: Tidak Ada Masalah)

Pasal 173 ayat (1) berbunyi, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU".

Sementara, Pasal 173 ayat (3) berbunyi, "Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu".

Awalnya, dengan ketentuan dua pasal ini, maka partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019. Namun, ketentuan pun berubah dengan adanya putusan MK ini.

Parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 tetap harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Dalam pertimbangannya, MK menilai tidak adil apabila parpol peserta pemilu 2014 tak harus melalui verifikasi faktual. Sebab, terjadi perubahan jumlah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dari tahun 2014 lalu hingga saat ini.

"Menyatakan frasa 'telah ditetapkan' dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Arief.

"Menyatakan Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tambah Arief.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini