nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

MK Wajibkan Semua Parpol Diverifikasi, KPU Bakal Revisi Beberapa Peraturan

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Kamis 11 Januari 2018 17:34 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 01 11 337 1843604 mk-wajibkan-semua-parpol-diverifikasi-kpu-bakal-revisi-beberapa-peraturan-WMTeX3olVW.jpg Ketua KPU, Arief Budiman. (Foto: Antara)

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Arief Budiman mengaku akan mengubah beberapa kebijakan, menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan verifikasi partai politik (parpol) di Pemilu 2019.

Hakim MK memutuskan untuk menerima gugatan permohonan beberapa pihak terkait Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang (UU) Pemilu. Oleh karenanya, parpol lama yang sebelumnya ikut dalam Pemilu 2014, tetap harus melakukan verifikasi saat ikut dalam Pemilu 2019.

"Iya revisi, tahapannya harus direvisi, PKPU juga harus direvisi, kan kami ajukan dulu ke DPR untuk perubahan PKPU karena harus melalui rapat konsultasi," ujar Arief saat menghadiri sidang gugatan UU Pemilu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

Arief menuturkan, usai diputuskan, pihaknya akan mengambil salinan Putusan MK sebagai dasar penetapan langkah selanjutnya. Dia menyebut, keputusan MK merupakan produk hukum yang harus dijalani.  "Kalau ada produk hukum baru kan bisa, UU kalau ada putusan MK ya ikutin," ucap Arief.

(Baca juga: MK Kabulkan Soal Verifikasi Parpol, Golkar: Tidak Ada Masalah)

Di sisi lain, Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan, pihaknya menghormati putusan dari lembaga pengawal konstitusi itu. Dengan adanya hasil ini, dia mengatakan akan menyesuaikan ulang proses pemilu legislatif dan presiden. "Kami tidak punya pilihan karena ini final dan mengikat. Artinya nanti bagaimana kami menyesuaikan program dan jadwal untuk proses pileg dan pilpres," tutur dia.

Sebelum adanya putusan MK, KPU RI melihat adanya perbedaan antara parpol lama dan baru dalam tahapan verifikasi sebagai peserta Pemilu 2019. Pasalnya, Parpol peserta Pemilu 2014 hanya akan menjalani pemeriksaan administrasi. Sedangkan, parpol baru harus menjalani verifikasi secara administrasi dan verivikasi secara faktual. Sebelum pemeriksaan maupun verifikasi, parpol harus mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019.

Dengan adanya putusan MK, Ilham menekankan, parpol peserta Pemilu 2014 tetap akan mengikuti verifikasi faktual. "Buat teman yang 12 parpol ini. Artinya tetap harus kami verifikasi faktual, walaupun sebagian sudah melakukan verifikasi di daerah otonomi baru," imbuh dia.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini