Sah-Sah Saja Semua Parpol di Verifikasi untuk Pemilu 2019

Taufik Fajar, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2018 06:30 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 13 337 1844416 sah-sah-saja-semua-parpol-di-verifikasi-untuk-pemilu-2019-YXEg69wErY.jpg Ilustrasi (Dok.Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan gugatan ketentuan verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilihan umum (Pemilu). Hal tersebut menyusul diterimanya permohonan uji materiil Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pemilu diajukan beberapa pihak.

Terkait hal itu, pengamat politik, Ahmad Bakir Ihsan mengatakan, verifikasi parpol dalam konteks memastikan pemenuhan persyaratan sebagai standar keikutsertaannya dalam pemilu sah-sah saja.

"Itu sah-sah saja, jika nantinya KPU akan memverifikasi semua parpol untuk pemilu 2019," ujar Bakir kepada Okezone, Sabtu (13/1/2018).

 (Baca: KPU Akan Ambil Sikap Resmi Usai MK Wajibkan Semua Parpol Diverifikasi)

Diketahui uji materi ini diajukan Partai Idaman yang terregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017, Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor 60/PUU-XV/2017, dan Partai Perindo dengan nomor 62/PUU-XV/2017.

"Mengabulkan permohonan untuk sebagian," kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis 11 Januari 2018.

 (Baca juga: MK Wajibkan Semua Parpol Diverifikasi, KPU Bakal Revisi Beberapa Peraturan)

Pasal 173 ayat (1) berbunyi, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU".

Sementara, Pasal 173 ayat (3) berbunyi, "Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu".

Awalnya, dengan ketentuan dua pasal ini, maka partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019. Namun, ketentuan pun berubah dengan adanya putusan MK ini.

Parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 tetap harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Dalam pertimbangannya, MK menilai tidak adil apabila parpol peserta pemilu 2014 tak harus melalui verifikasi faktual. Sebab, terjadi perubahan jumlah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dari tahun 2014 lalu hingga saat ini.

"Menyatakan frasa 'telah ditetapkan' dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Arief.

"Menyatakan Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tambah Arief.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini