“Kalau mahar yang dimaksud untuk mendapatkan rekomendasi itu tidak tepat. Pertama, parpol seperti itu pemikirannya pendek. Pasti orang-orang itu cuma butuh rekomendasi saja agar mendapatkan perahu untuk Pilkada. Apakah kemudian dia menang? belum tentu. Sekali lagi, kalau dia punya peluang menang, pasti partai politik yang akan mendekati,” tandas dia.
(Baca juga: Kapolri Sebut Papua dan Kalimantan Masuk Wilayah Rawan Konflik Pilkada)
Sebetulnya, kata dia, Indonesia punya sistem bagus, artinya negara mendanai parpol untuk kemudian parpol menyiapkan pemimpin bangsa di kemudian hari.
“Itukan sebuah sistem yang bagus luar biasa. Harusnya tanpa mahar politik hanya untuk mendapatkan rekomendasi, bisa. Tapi kembali lagi, dalam proses kampanye memang harua ada coast yang dikeluarkan, untuk makan saksi, kampanye, cetak kaos dan lain sebagainya,” pungkas Hendri.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.