"Sebab, kalau tidak nanti dianggap memang ini ada pengeroyokan gitu loh, menjelang pemilu, pilkada mau dimenangkan dan seterusnya," papar Fahri.
Fahri khawatir penunjukkan ini bahwa langkah ini merupakan bagian dari konsolidasi politik yang dilakukan pemerintah saat ini untuk memenangkan calon tertentu di pilkada.
"Sekarang kan Pak Jokowi dicurigai, jadi ini muaranya itu konsolidasi Pak Jokowi. Orang curiga itu. Kita sulit membiarkan Pak Jokowi melakukan konsolidasi tapi caranya adalah melanggar baik aturan atau apa yang dia sudah commit dari awal," tuturnya.
(Baca Juga: Golkar: Tugas Pj Gubernur Bukan Menjaga Keamanan)
Fahri juga mempertanyakan apakah tidak ada pejabat non-TNI-Polri yang memiliki kompetensi untuk menjadi Pj Gubernur Jabar dan Sumut. Ia bahkan menyarankan untuk menunjuk Eselon I dari kementerian lain bila tak ada lagi Eselon I di Kemendagri untuk menjadi Pj Gubernur.