Soal Pj Gubernur, Panglima TNI: Netralitas Harga Mati
JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan institusinya akan netral dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Begitu pun dengan sikapnya terkait usulan dari Kementerian Dalam Negeri soal penunjukkan perwira tinggi Polri menjadi Penjabat (Pj) Gubernur.
Menurut Hadi, TNI akan menjaga netralitasnya sesuai dengan aturan yang telah ada dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
"Saya tetap pada pendirian sesuai dengan konstitusi TNI ya, sesuai dengan UU 34 Tahun 2004 bahwa di situ juga dijabarkan diatur TNI harus netral. Jadi netral yang saya pegang," ujar Hadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018).
Saat disinggung apakah anggota TNI mau bila ditunjuk menjadi Pj Gubernur, Hadi menegaskan kembali institusinya akan berpegang pada konstitusi yang mengatur bahwa TNI harus netral.
"Ya saya berpegang pada konstitusinya TNI bahwa netralitas adalah segala-galanya dan rapim TNI-Polri pun saya dengan Pak Kapolri, Pak Tito Karnavian dalam amanat saya dan Pak Tito sama pendiriannya dengan saya bahwa kita sampaikan bahwa netralitas itu adalah harga mati," tegasnya.
