Dana Otsus Papua Dinilai Perlu Diawasi Ketat agar Tepat Sasaran
JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mempertanyakan besarnya dana otonomi khusus (otsus) Papua yang mencapai Rp8 miliar yang tak sebanding dengan kondisi di Papua saat ini. Adanya bencana gizi buruk dan wabah campak membuatnya mempertanyakan besaran dana otsus ini.
Terkait dana otsus Papua itu, pengamat politik Ahmad Bakir Ihsan mengatakan, dana untuk daerah memang perlu pengawasan dan kontrol yang kuat dari pemerintah dan civil society, sehingga efektivitas peruntukannya betul-betul dirasakan masyarakat.
"Secara umum bisa dilihat tingkat penyimpangan atau korupsi dari anggaran yang ada masih terjadi di mana-mana. Penyimpangan ini tidak lepas dari kekuasaan, baik pada level pusat maupun daerah. Adagium power tend to corrupt seperti tak terbantahkan. Tentu harus dilihat kasus per kasus," ujar Bakir kepada Okezone, Kamis d(1/2/2018).
Ia menjelaskan, kalau anggaran besar dan secara kalkulasi mencukupi untuk beragam program kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal kesehatan, maka bisa jadi faktor dominan dalam kasus ancaman kesehatan masyarakat adalah karena belum maksimalnya penggunaan anggaran tersebut.
"Penggunaan anggaran yang pemerintah sejatinya saling bersinergi dalam menyukseskan program kesejahteraan masyarakat. Ketika ada bagian anggaran tertentu yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, pasti akan mengganggu maksimalisasi efektivitas penyerapan anggaran untuk masyarakat," tuturnya.
Terbongkarnya kejadian seperti ini, lanjut dia, membuktikan belum maksimalnya kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakatnya.
"Padahal otonomi daerah, terlebih otonomi khusus sejatinya semakin mendekatkan negara, dalam hal ini pemerintah daerah, dengan rakyatnya," ucapnya.
