Image

Komisioner PBB Temui Menlu Retno Bahas Perlindungan HAM Dunia

Wikanto Arungbudoyo, Jurnalis · Senin 05 Februari 2018 12:42 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 05 18 1854801 komisioner-pbb-temui-menlu-retno-bahas-perlindungan-ham-dunia-ByPTd9PBHP.jpeg Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, bersama dengan Komisioner Tinggi HAM PBB, Pangeran Zeid Ra'ad al Hussain (Foto: Wikanto Arungbudoyo/Okezone)

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri secara khusus mengundang Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Pangeran Zeid Ra’ad al Hussain, ke Jakarta. Pria asal Yordania itu didaulat sebagai pembicara dalam acara Jakarta International Conversation on Human Rights di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI, Pejambon, Jakarta Pusat.

“Biasanya beliau datang karena ada suatu masalah di negara tersebut. Akan tetapi kali ini diundang langsung oleh pemerintah,” ujar Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, mengawali pidato pembukaannya, Senin (5/2/2018).

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu menyampaikan bahwa setelah 70 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) diteken di Paris, Prancis, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya masih sangat penting dan relevan. Sebab, dunia saat ini menghadapi berbagai bentuk kejahatan HAM.

“Kita bisa melihat akibat-akibat dari pelanggaran HAM seperti misalnya di Eropa terjadi gelombang pengungsi. Pelanggaran dan kejahatan terhadap hak asasi manusia dapat menciptakan ketegangan yang pada akhirnya menjadi konflik,” tukas Menlu Retno.

Ia menambahkan, pada praktiknya tidak ada satu negara pun yang sempurna dalam melindungi hak asasi manusia. Akan tetapi, tentu semua negara sedang menuju ke sana, termasuk Indonesia. Untuk itu, Menlu Retno menyebut ada tiga kunci dalam mencapai perlindungan hak asasi manusia, yakni proteksi di level nasional, penguatan badan HAM regional, dan menggiatkan HAM lintas kawasan.

“Hal itu dilakukan Indonesia lewat diplomasi perdamaian dan kemanusiaan. Indonesia yakin perlindungan terhadap HAM harus progresif tetapi di saat bersamaan harus memahami bahwa setiap negara punya isu masing-masing. Tidak boleh asal pointing fingers (tuding),” imbuh Menlu Retno.

Diplomat kelahiran Semarang itu berharap Jakarta International Conversation on Human Rights dapat menjadi wadah bertukar pikiran mengenai perlindungan HAM di kawasan. Forum tersebut juga diyakini dapat mengeksplorasi ide-ide guna mendukung serta meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di level nasional.

(war)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini