Hadapi Pilkada Serentak, Aswari Rivai: Kualitas Kandidat Bisa Hilang oleh Berita Hoax
JAKARTA - Antisipasi berita hoax dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kominfo dan pihak terkait dengan cara melakukan MoU dan meminta kandidat yang maju di Pilkada untuk mendaftarkan akun media sosial mereka.
Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengungkapkan bahwa pihaknya masih mendiskusikan tentang akun media sosial para kandidat yang perlu didaftarkan.
"Dalam Pilkada, tim sukses wajib mendaftarkan akun resmi ke KPU. Masih kita diskusikan prinsipnya lima akun. Maksimal lima atau masing-masing lima. Masih didiskusikan seperti akun Facebook lima atau Instagram lima atau seluruhnya berjumlah lima akun," ucap Pramono saat menghadiri Sindo Weekly di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2018).
(Baca Juga: KPU Sebut Berita Hoax di Pilkada sebagai Kejahatan Demokrasi yang Luar Biasa)
Sementara itu, Bupati Lahat, Sumatera Selatan, Aswari Riva'i mengatakan, akibat dari berita hoax, kualitas kandidat menjadi hilang. Menurutnya, jika hal tersebut terus terjadi demokrasi di Indonesia akan hilang.
