Image

Hidayat Nur Wahid: Putusan MK soal Hak Angket Bukan untuk Lemahkan KPK

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 09 Februari 2018 17:04 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 09 337 1857228 hidayat-nur-wahid-putusan-mk-soal-hak-angket-bukan-untuk-lemahkan-kpk-gIDDEuE29A.jpg Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto: Oris Riswan/Okezone)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk DPR sah.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid menyatakan, putusan MK itu membuka ruang Pansus Angket terhadap KPK.

"Kalau memang MK membuat putusan itu harus dihormati. Dengan begitu, berarti ada keterbukaan bagi DPR untuk melakukan sesuatu yang memang oleh hukum diperbolehkan," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Akan tetapi, politikus PKS ini menegaskan, putusan MK tersebut tidak boleh disalahartikan oleh DPR, seperti memanfaatkan putusan tersebut untuk melemahkan KPK.

"Jadi saya kira ini bukan berarti ngasih tiket atau karpet merah bagi DPR untuk melemahkan KPK dengan hak angketnya," tegas Hidayat.

(Baca Juga: Bamsoet: Putusan MK Tak Pengaruhi Isi Rekomendasi Pansus Angket KPK)

Namun, ia menyatakan DPR memiliki hak untuk melakukan pengawasan kepada lembaga negara manapun. Tetapi, pengawasan itu harus dilakukan untuk kepentingan rakyat.

(Baca Juga: DPR Harap KPK Mampu Bangun Sistem Anti Korupsi yang Kuat)

"Kalau DPR membuat hak angketnya asal-asalan misalnya atau tak berbasis bukti atau hanya karena politisasi misalnya, rakyat kan bisa memberi kritik juga pada DPR," katanya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini