nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ketua KPK Tolak Usulan Nazaruddin Asimilasi Kerja Sosial di Pesantren

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Jum'at 09 Februari 2018 19:51 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 02 09 337 1857340 ketua-kpk-tolak-usulan-nazaruddin-asimilasi-kerja-sosial-di-pesantren-0forQG4UqH.jpg Ketua KPK, Agus Rahardjo (foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan akan menolak usulan asimilasi kerja sosial di Pondok Pesantren di Jawa Barat setelah itu pembebasan bersyarat terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.

"Iya. Kalau minta pertimbangan KPK, KPK tidak akan berikan rekomendasikan itu," kata Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (9/2/2018).

Usulan asimilasi kerja sosial itupun merupakan hasil sidang dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen pas) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkum Ham) yang membentuk Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Setidaknya ada dua usulan dari hasil sidang TPP itu, yakni permintaan asimilasi kerja sosial di Pondok Pesantren di Jawa Barat setelah itu pembebasan bersyarat terhadap Nazaruddin.

Menurut Agus, selama menjalani vonis persidangan, Nazaruddin sudah terlalu banyak menerima remisi atau pemotongan massa tahanan. Agus menekankan, seharusnya asimilasi dan bebas bersyarat harus berimbang dengan tindak pidana yang dilakukan seseorang.

 (Baca juga: Ketua KPK Ogah Berikan Rekomendasi Bebas Bersyarat kepada Nazaruddin)

Nazaruddin sendiri dikenal dengan sosok yang kerap 'berkicau' untuk membongkar kasus korupsi besar. Tetapi, Agus menyebut, hal itu tidak merubah pertanggungjawaban seseorang yang terbukti melakukan kesalahan.

Oleh karenanya, Agus menyampaikan, pihaknya tidak akan memberikan rekomendasi apapun terkait dengan asimilasi dan bebas bersyarat Nazaruddin. Meskipun, Ditjen Pas Kemenkum Ham meminta rekomendasi lembaga antirasuah soal hal ini.

"Ya harus imbang juga kesalahan harus sama," ujar Agus.

 (Baca juga: KPK Terima Surat Rekomendasi Bebas Bersyarat Nazaruddin dari Ditjen Pas)

Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, sebelumnya mengusulkan pemberian bebas bersyarat kepada Muhammad Nazaruddin. Dia dinilai telah menjalani 2/3 masa hukuman pidananya terhitung sejak pertengahan Desember 2017.

Nazaruddin sebenarnya bisa menghirup udara bebas sekitar tahun 2020, bila pembebasan bersyaratnya diterima. Sementara, waktu bebas sebenarnya baru pada 31 Oktober 2023.

Nazaruddin sendiri sebelumnya divonis pidana penjara terkait dua kasus korupsi berbeda. Dua perkara tersebut yakni suap proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Kemudian, Nazaruddin juga divonis karena terbukti menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah (PT DGI)‎.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini