nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dalam Dakwaan, Zumi Zola Disebut Restui Uang Ketok Palu DPRD Jambi

Azhari Sultan, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2018 01:18 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 15 337 1859793 dalam-dakwaan-zumi-zola-disebut-restui-uang-ketok-palu-dprd-jambi-kTfsADUDPK.JPG Gubernur Jambi Zumi Zola (Foto: Heru Haryono/Okezone)

JAMBI – Sidang perdana kasus suap uang "ketok palu" pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018, digelar di Pengadilan Tipikor, Jambi, Rabu (14/2/2018).

Ketiga tersangka yang kini sudah beralih status terdakwa, yakni Erwan Malik, Saipudin, dan Arfan hadir dalam persidangan.

Dalam pembacaan berkas tiga terdakwa sebanyak 21 halaman tersebut, oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Trimulyono Hendradi, menyebutkan Erwan Malik cs berperan sebagai mencari dana. Tidak itu saja, mantan Plt Sekda Provinsi ini yang memerintahkan kepada Saipudin dan Arfan agar bisa membujuk Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston (CB) untuk mengesahkan RAPBD Provinsi Jambi.

Menurutnya, pada awal Oktober 2017, dalam pertemuan tersebut, CB menyampaikan adanya permintaan "uang ketok palu" untuk anggota DPRD Provinsi Jambi, guna persetujuan RAPBD anggaran tahun 2018, menjadi Perda APBD Provinsi Jambi 2018.

Namun saat itu Arfan dan Saipuddin belum dapat menyanggupinya dikarenakan status jabatan Erwan Malik hanya sebagai pelaksana tugas (plt).

Selanjutnya, CB melakukan pertemuan di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu membahas mengenai nilai uang yang akan diberikan oleh pihak eksekutif kepada anggota DPRD Provinsi Jambi.

"Dalam pertemuan itu, hanya untuk menyetujui RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi tahun 2018 disepakati masing-masing anggota DPRD memperoleh uang sebesar Rp 200 juta," kata Trimulyono saat membaca berkas terdakwa Arfan.

Akhirnya, pertemuan tersebut disepakati oleh anggota dewan. Untuk uang tanda jadi awal sebesar Rp 50 juta hingga Rp100 juta. Tapi untuk pimpinan DPRD hanya meminta proyek di tahun 2018 beserta fee proyek sebesar 2 persen. Proyek tersebut adalah proyek jalan layang/flyover di Kota Jambi tahun anggaran 2018.

"Menindaklanjuti permintaan uang ketok palu dari anggota DPRD, Erwan Malik melaporkan kepada Zumi Zola selaku Gubernur Jambi dan Zumi Zola memerintahkan Erwan Malik untuk berkoordinasi dengan Asrul yang merupakan orang kepercayaan Zumi Zola," tambahnya.

Pertemuan itu dilaksanakan di Jakarta di Hotel Mall Grand Indonesia. Selanjutnya, Erwan Malik bersama dengan Amidy bertemu Asrul.

"Sementara Zola telah menyetujui termasuk jabatan Plt sebagai Kadis PU PR yang dijabat oleh Arfan dan jabatan PLT sebagai sekda Provinsi Jambi yang dijabat oleh Erwan Malik tetap akan dipertahankan," tandasnya.

Setelah pertemuan dengan Asrul, Erwan Malik kembali menemui CB di ruang kerjanya dan menyampaikan bahwa uang "ketok palu" baru untuk anggota DPRD Provinsi Jambi akan diberikan pada Senin.

"Kemudian oleh Cornelis pada hari Jumat tanggal 24 November 2017. Sementara Arfan dan Saipuddin diperintahkan Erwan Malik mencari uang sebesar Rp5 miliar untuk diberikan kepada 50 anggota DPRD provinsi Jambi dengan nilai Rp100 juta per anggota.

Pada hari itu Saipudin meminta uang dari dinas-dinas di lingkungan Provinsi Jambi yang terkumpul Rp 77 juta, sedangkan Arfan meminta bantuan Asiang serta Ali Tonang alias Ahui kontraktor yang mendapatkan pekerjaan di dinas PUPR.

Ahui menyanggupi untuk menyediakan uang sesuai permintaan Arfan. Selanjutnya sekitar jam 16.16 WIB, Erwan Malik melaporkan ke Zumi Zola terkait kegiatannya dalam mengambil langkah-langkah.

Namun, Zola khawatir dalam rapat paripurna pada hari Senin tersebut banyak fraksi di DPRD yang menolak RAPBD, sehingga akan membuat malu dan menjadi berita yang tidak bagus.

Tetapi, Erwan Malik melaporkan telah menghubungi Asrul, belum juga terhubung, Erwan bergerak pada malam Senin, agar fraksi menyetujui RAPBD menjadi APBD tahun 2018.

Erwan Malik melaporkan bahwa Asrul tidak bisa dihubungi, Zola menjawab, "Ya coba, coba coba"," kata Jaksa KPK menirukan omongan Zola.

Atas perbuatannya 3 tersangka tindak pidana sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UUD Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Usai sidang di Pengadilan Tipikor Jambi, ketiga terdakwa kasus suap "uang ketok palu" langsung dibawa ke Lapas Klas IIA Jambi.

Persidangan sendiri dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Badrun Zaini. Sedangkan untuk pemeriksaan saksi terkait suap "uang ketok palu" RAPBD 2018 akan dilaksanakan 21 Februari 2018 mendatang.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini