Image

4 Pjs di Jatim Dikukuhkan, Kemendagri Minta Keamanan Daerah Terjaga saat Pilkada

Avirista Midaada, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2018 04:33 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 15 519 1859817 4-pjs-di-jatim-dikukuhkan-kemendagri-minta-keamanan-daerah-terjaga-saat-pilkada-Sjhncxgrtq.jpg ilustrasi (dok okezone)

MALANG – Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di beberapa daerah di Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai melantik beberapa pejabat sementara (Pjs) pada Rabu (14/2/2018) dan akan melaksanakan tugasnya mulai 15 Februari 2018.

Di antara Pjs yang dilantik yakni Pjs Kota Kediri, Kota Malang, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Tulungagung. Pelantikan dilakukan langsung Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono.

Di Kota Malang, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi, dikukuhkan sebagai Pejabat Sementara (Pjs). Wahid dikukuhkan sebagai Pjs Walikota Malang menggantikan Mochamad Anton, berdasarkan surat keputusan Mendagri Nomor 131.35-271 tahun 2018.

Sementara di Kabupaten Tulungagung, Kemendagri mengukuhkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Jarianto, sebagai Pjs melalui surat keputusan Mendagri Nomor 131.35-260 tahun 2018. Jarianto menggantikan Bupati Syahri Mulyo yang cuti selama masa kampanye Pilkada berlangsung.

Di Kabupaten Jombang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Setiadjit sebagai Pjs Jombang menggantikan Bupati Nyono Suharli melalui surat keputusan Mendagri nomor 131.35-245 Tahun 2018.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Djumadi, menjadi Pjs berdasarkan surat keputusan Mendagri Nomor 131.35-261 tahun 2018, menggantikan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono menyampaikan Pjs harus bisa memastikan urusan daerah berjalan dengan baik, menjaga keamanan, dan memastikan Pilkada berjalan aman dan lancar.

"Pjs harus memastikan ketentraman dan ketertiban masyarakat jangan sampai ada huru hara apalagi dalam masa pilkada," ungkapnya di hadapan media.

(Baca Juga: Nomor Urut Pilgub Jatim, Khofifah-Emil 1 dan Gus Ipul-Puti 2)

Ia juga meminta Pjs tetap membangun komunikasi dengan Walikota atau bupati yang sedang cuti, sepanjang yang dibicarakan mengenai program dan bidang tertentu yang harus diefektifkan dan dioptimalkan.

(Baca Juga: Pasangan Calon Pilwali Malang Dikawal Polisi 24 Jam)

"Karena Pjs melaksanakan tugas petahana maka diperbolehkan membangun komunikasi soal item apa saja yang harus diselesaikan. Sama halnya ketika saya mengganti posisi Ahok dia memberikan saya tujuh catatan untuk diselesaikan," pungkasnya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini