Bupati Sebut Kabupaten Pasangkayu Harus Miliki Perda Desa Adat

Joni Banne, Sindo TV · Jum'at 23 Februari 2018 16:20 WIB
https: img.okezone.com content 2018 02 23 340 1863795 bupati-sebut-kabupaten-pasangkayu-harus-miliki-perda-desa-adat-JZpJ6d511y.jpg Raperda Kabupaten Pasangkayu (foto: Joni/Okezone)

PASANGKAYU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu menyerahkan Lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) salah satunya tentang Desa Adat, ke DPRD Pasangkayu, untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda.

Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa, menyampaikan ranperda ini akan menjadi dasar hukum dibentuknya Desa Adat di Kabupaten Pasangkayu. Kata dia, sebagai daerah yang memiliki keragaman adat dan budaya, Pasangkayu mesti memiliki Desa Adat.

(Baca Juga: Gelar Musrembang, Pemkab Pasangkayu Berharap Pembangunan Infrastuktur Dapat Tertata dengan Baik)

Desa Adat ini sambung Agus, akan memperkuat identitas, serta merawat kelestarian adat salah satu suku yang telah turun temurun mendiami kabupaten paling utara Sulbar ini.

“Di Kabupaten Pasangkayu ini ada beberapa suku tersendiri disini, seperti suku Tado, dan suku Bunggu. Nah nanti akan kami cermati seperti apa nantinya adat dari salah satu suku itu. Apakah masih berlaku atau bagaimana. Kalau masih berlaku, maka disitulah akan ditetapkan Desa Adat” terang bupati dua periode itu.

Raperda Kabupaten Pasangkayu (foto: Joni/Okezone)

Hadirnya desa adat ini juga sambung dia, tidak hanya memperkuat identitas suku endemik Pasangkayu, tapi juga didesain sebagai destinasi wisata budaya di Pasangkayu.

“Jadi pengertian Desa Adat ini adalah, hukum-hukum yang berlaku didesa itu adalah hukum adat mereka. Semisal ada permasalahan kawin cerai, nah itu bisa diputuskan dengan hukum adat, tidak mesti mengacu pada undang-undang formal. Perda adat hanya melegitimasi berlakunya hukum adat mereka” tambahnya.

(Baca Juga: Sukseskan Musrenbang, Bupati Pasangkayu Canangkan Satu Pengusaha Satu Desa)

Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapem Perda) Pasangkayu, Uksin Djamaluddin, mengaku akan segera membahas ranperda yang diserahkan oleh Pemkab Pasangkayu itu. Dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar paripuran pemadangan fraksi.

“Kami akan segera membuat panitia khusus (pansus), agar pembahasan ranperda ini lebih terarah. Kemudian, jika memungkinkan, kami akan melakukan study banding, ke daerah-daerah yang telah memiliki ranperda tentang Desa Adat ini,” ujarnya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini