UU MD3 Berlaku, Bamsoet: Saya Jamin Siapapun yang Kritik DPR Tak Akan Dikriminalisasi
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo alias Bamsoet menjamin masyarakat termasuk wartawan tidak akan dipidana karena mengkritik DPR. Hal itu disampaikan Bamsoet menyusul mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Bamsoet mengemukakan bahwa DPR adalah lembaga yang perlu diawasi dengan baik oleh rakyat sehingga membutuhkan kritikan yang cerdas dan membangun.
“UU MD3 berlalu efektif hari ini, tapi saya selalu pimpinan DPR menjamin tidak akan ada warga yang diproses hukum karena mengkritik DPR,” kata Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018).
"Saya jamin berlakunya UU MD3 tidak memberikan efek negatif terhadap masyarakat. Jangan sampai ada kesalahpahaman bahwa UU MD3 akan mematikan kritik masyarakat terhadap DPR. Saya pastikan siapapun yang mengkritik DPR tidak akan ada yang dikriminalisasi atau dibawa ke ranah hukum," lanjutnya.
Terkait sikap Presiden Jokowi yang tidak mengeluarkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU MD3, Bamsoet mengapresiasinya.
Menurut Bamsoet, sekalipun Presiden Jokowi akhirnya tidak menandatangani UU MD3, namun UU MD3 tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945.
Bila ada masyarakat yang masih tak setuju, Politikus Partai Golkar itu mempersilakan masyarakat untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Apapun nantinya putusan MK, DPR siap melaksanakannya. DPR adalah petugas rakyat. Kita taat hukum dan taat azas," pungkas Bamsoet.
(Salman Mardira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
