nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ada 340 Ribu Rumah Tidak Layak Huni, Pemprov NTT Alihkan Prioritas Pembangunan

Adi Rianghepat, Jurnalis · Jum'at 23 Maret 2018 16:32 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 03 23 340 1877040 ada-340-ribu-rumah-tidak-layak-huni-pemprov-ntt-alihkan-prioritas-pembangunan-Y5WcCfJua1.jpg ilustrasi (dok okezone)

KUPANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat ada sekira 340 ribu rumah di wilayah kepulauan itu masuk dalam kategori tidak layak huni (RTLH).

Sekretaris Daerah NTT, Benediktus Polo Maing mengatakan, data hingga akhir 2016, tercatat masih ada sekira 340 ribu rumah yang dikategorikan tidak layak huni dan menyebar di setiap daerah di NTT.

Selain itu, katanya, Dinas Perumahan dan Pemukiman setempat juga mencatat angka kekurangan ketersediaan rumah (backlog) sekitar 90.500 unit, sementara backlog dari aspek penghunian sebanyak 2.000 unit rumah.

Dia menjelaskan, rumah menjadi salah satu kriteria penting dalam perhitungan angka kemiskinan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara kondisi sebagian besar RTLH itu di antaranya, masih berlantai tanah, tidak memiliki toilet, berdinding dari anyaman pohon, dan masih terbuat dari bahan apa adanya. Terdapat 14 kriteria standar penentuan angka kemiskinan dari BPS, salah satu yang paling urgen itu soal ketersediaan rumah yang masih banyak dalam kondisi tidak memenuhi standar.

Untuk itu, Polo Maing mengatakan, perlu ada prioritas strategi pembangunan setiap pemerintah daerah di 22 kabupaten/kota yang ada di provinsi ini. Ini harus didukung alokasi penganggaran APBD setiap tahun yang cukup untuk pembangunan perumahan yang layak, meskipun secara bertahap, sehingga angka RTHL ini terus berkurang.

Dia juga mendorong pemerintah setiap daerah melakukan sinkronisasi programnya dengan penyediaan rumah yang diadakan pemerintah pusat. Pada prinsipnya, harus ada prioritas dan target-target program dari pemerintah setiap daerah untuk memberikan jaminan perumahan secara berkeadilan bagi setiap warga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

"Inilah yang akan terus kita dorong kepada pemerintah daerah," katanya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini