nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ini Isi Tuntutan Aksi Unjuk Rasa Ojek Online di Istana Negara

Chyntia Sami Bhayangkara, Jurnalis · Selasa 27 Maret 2018 13:45 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 03 27 338 1878502 ini-isi-tuntutan-aksi-unjuk-rasa-ojek-online-di-istana-negara-rqQMnQxjJ1.jpg Pengemudi Ojek online demo di depan Istana (Foto: Chyntia Sami/Okezone)

JAKARTA - Ribuan driver ojek online berjaket hijau melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3/2018). Mereka tergabung dari sejumlah komunitas ojek online dari berbagai daerah di tanah air.

Sebelumnya, ribuan driver tersebut sempat melakukan aksi long march dari Monumen Nasional melintasi Gedung Balai Kota Jakarta dan mengakhiri aksinya di Istana Negara untuk melakukan orasi.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, ada sejumlah poin aspirasi yang menjadi tuntutan ribuan driver ojek online tersebut terhadap pemerintah pusat. Isi tuntutan tersebut antara lain pengakuan legal eksistensi, peranan dan fungsi ojek online sebagai bagian dari sistem transportasi nasional dan adanya kenaikan penetapan tarif standard dengan nilai yang wajar, yaitu Rp4.000 per kilometer.

 (Baca: Demo di Depan Istana, Driver Ojek Online Paksa Rekannya Turunkan Penumpang)

Ari, salah satu driver ojek online mengaku, saat penyedia jasa ojek online baru diresmikan, mereka mendapatkan tarif sebesar Rp4.000 per kilometer. Namun, setahun terakhir pihak penyedia jasa secara tiba-tiba menurunkan tarif menjadi Rp1.600 per kilometer.

"Mereka itu seebaknya saja, turun tarifnya jadi cuma Rp1.600 tanpa pemberitahuan ke mitra (driver ojek online). Jelas lah ini merugikan, kami makan apa kalau tarif cuma segitu doang itu terlalu murah. Jadi kita minta naik lah pokoknya jadi Rp4.000," ungkap Ari.

Selain itu, poin yang menjadi tuntutan lainnya adalah adanya pengakuan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online sebagai bagian dari tenaga kerja Indonesia.

Menurut Ari, pemerintah tidak memberikan perhatian kepada para driver ojek online. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub)108 Tahun 2017 tetang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pun dirasa tidak meminak para driver.

"Kami mohon lah pengakuannya, perhatian dari pemerintah kepada kami sebagai salah satu alat transportasi nasional. Kita ini kan mitra itu artinya harus saling menguntungkan," tandasnya.

 

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini