Bantah Bamsoet, KPK Tegaskan Tak Pernah Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD
Oleh karenanya, KPK menegaskan pilkada secara langsung merupakan bentuk proses demokrasi. Maka, sistem pilkada kembali kepada DPRD dinilai oleh Febri tidak tepat jika dikaitkan dengan banyaknya kasus korupsi kepala daerah hasil pemilihan langsung.
"Jika biaya kontestasi politik yang tinggi yang jadi masalah, maka tentu hal itu yang harus diselesaikan, bukan justru kembali ke masa lalu yang juga belum tentu lebih baik dan dapat mengurangi korupsi," tandas dia.
Sebelumnya, sistem pelaksanaan pilkada tak langsung ini muncul dari Ketua DPR Bambang Soesatyo. Menurut mantan Ketua Komisi III itu korupsi yang dilakukan kepala daerah merupakan buah dari politik uang dan politik transaksional.
Bamsoet pun mengaku sudah membahas wacana ini bersama Mendagri Tjahjo Kumolo pekan lalu. Bahkan, ia mendapatkan saran dari Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan terkait akar persoalan maraknya kasus korupsi akibat dari penyelenggaraan Pilkada Langsung. Lantaran mahalnya biaya yang dikeluarkan, menurut Bamsoet, sistem politik pada pemilihan langsung masih memiliki banyak celah yang mendorong para kepala daerah untuk melakukan korupsi.
(Arief Setyadi )
