nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Dorong RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Segera Disahkan

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 17 April 2018 13:43 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 04 17 337 1887681 pemerintah-akan-sahkan-uu-pembatasan-transaksi-uang-kartal-ITOSUHJhpG.jpg Uang rupiah. (Foto: Dede Kurniawan/Okezone)

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hari ini melakukan diskusi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Yunus Husein, Gedung PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat.

Hadir dalam kegiatan itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yosanna H Laoly, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Erwin Rijanto.

(Baca: Cegah Peluang Korupsi, PPATK Akan Batasi Transaksi Tunai di Masyarakat)

https: img-z.okeinfo.net content 2018 04 17 337 1887646 cegah-peluang-korupsi-ppatk-akan-batasi-transaksi-tunai-di-masyarakat-2PCB0f9z3M.jpg

Para pembicara di diskusi dengan PPATK. (Foto: Taufik Fajar/Okezone)

Ketika memberi sambutan, Menkumham Yasonna H Laoly mengatakan pihaknya akan mendorong RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal agar segera disahkan.

"UU ini sangat penting, karena secara khusus untuk memerangi korupsi, termasuk uang palsu. Kalau ini berhasil maka akan dapat menekan (peredaran) uang palsu," ucap Yasonna di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (17/4/2018).

Ia menjelaskan, draf RUU itu sudah dimasukkan ke Kemenkumham dan dalam tahap penyelesaian. Yasonna tambahkan, RUU ini telah dirancang sejak 2014 dengan melibatkan semua kementerian dan beberapa pemangku kebijakan terkait, salah satunya BI.

"RUU itu sudah masuk Prolegnas 2018 dan sudah hampir jadi. Tapi, kemudian Bank Indonesia menyampaikan pandangan kembali. Di mana pada 2017, kita sudah kirim surat ke Presiden dan ada masukan dari Bank Indonesia. Jadi, sekarang ini penyempurnaan," tegasnya.

(Baca: Selangkah Lagi, Indonesia Jadi Anggota Lembaga Anti-Pencucian Uang)

Yasonna menerangkan, Kemenkumham kini sedang menyelesaikan tahap akhir RUU hingga pada proses penandatanganan para menteri. Setelah itu, diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk selanjutnya dilayangkan ke DPR RI guna disahkan.

"Salah satu manfaatnya adalah dapat menekan dan memberantas peredaran uang palsu," pungkas Menkumham.

https: img.okeinfo.net content 2018 04 11 337 1885401 jika-kpk-polri-sepakat-menkumham-persilakan-tgpf-kasus-novel-dibentuk-CFMJfSV3ZR.jpg

Menkumham Yasonna H Laoly. (Foto: Antara)

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini