Soal Pansus TKA, Moeldoko: Pemerintah Siap Beri Klarifikasi
Mantan Panglima TNI menegaskan, Perpres TKA tetap memberikan persyaratan tertentu yang harus dimiliki TKA yang ingin bekerja di Indonesia. Sehingga, menurut dia, DPR tak perlu membentuk Pansus Perpres TKA, sebab hanya memerlukan klarifikasi dari pemerintah.
"Ya perlu penjelasan. Jadi, tidak perlu pansus, ini kan hanya perlu klarifikasi. Pemerintah siap memberikan klarifikasi apa sih sebenarnya ini," imbuhnya.
Ia juga membantah banyaknya TKA ilegal yang bekerja di Indonesia seperti yang disampaikan DPR dalam mewacanakan membentuk Pansus tersebut. Menurut Moeldoko, permasalahan TKA ilegal juga banyak dihadapi negara lainnya seperti di Amerika.
"Kalau ada penyimpangan, ada juga yang ilegal, semua negara menghadapi persoalan yang sama. Di Amerika yang canggih tenaga ilegalnya banyak, tenaga kerja ilegal dari Indonesia di Malaysia juga banyak. Di Indonesia juga seperti itu, sama persoalannya," tandasnya.
(Arief Setyadi )
