nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PKPU Resmi Diundangkan Kemenkumham, Eks Napi Korupsi Tetap Dilarang Nyaleg

Bayu Septianto, Jurnalis · Rabu 04 Juli 2018 11:27 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 07 04 337 1917654 pkpu-resmi-diundangkan-kemenkumham-eks-napi-korupsi-tetap-dilarang-nyaleg-0eJRttytpw.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM telah resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. PKPU ini menjadi polemik lantaran memuat larangan mantan terpidana korupsi untuk mendaftar menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019.

PKPU Nomor 20 tahun 2018 itu sudah masuk dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan Nomor 834, 2018 yang ditandatangani Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Eka Tjahjana pada 3 Juli 2018.

"Iya benar PKPU tersebut sudah diundangkan. Untuk substansi bisa ditanyakan kepada instansi yang membentuknya," kata Widodo membenarkan saat dihubungi, Rabu (4/7/2018).

Dalam draft yang sudah ditandangani itu, KPU sedikit mengubah isi PKPU tersebut. Perbedaan tersebut nampak pada nomenklatur larangan mantan napi korupsi mendaftar caleg.

Awalnya aturan itu tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf h Bab II Bagian Keempat tentang Pengumuman dan Tata Cara Pengajuan Bakal Calon. Dalam pasal tersebut tertuang berbagai syarat seseorang yang ingin menjadi caleg termasuk bukan mantan terpidana kasus korupsi.

Namun setelah diundangkan, aturan ini menjadi ada di dalam Pasal 4 Ayat (3). Pasal ini juga menyebutkan tentang bagaimana parpol diwajibkan menyeleksi bacaleg sebelum didaftarkan ke KPU.

"Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), (partai politik) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi," bunyi Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 Tahun 2018 yang telah diundangkan.

Selain itu, ada pimpinan partai politik juga wajib membuat pakta integritas terkait caleg-caleg yang diajukan. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf (e), yang bunyinya sebagai berikut:

"Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1."

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini