 
                "PDI Perjuangan pada saat itu semangat yang dibangun adalah untuk menjadikan peristiwa 27 juli 1996 sebagai peristiwa Kelabu, betul betul merobek demokrasi kita," ujar Hasto di Kantor Komnas HAM.
Hasto menjelaskan, munculnya kasus yang dikenal dengan peristiwa 27 Juli atau Kudatuli bermula saat Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua PDIP saat itu PDI dan diterima oleh Presiden Soeharto saat itu. Kemudian, muncul rekayasa politik dan menggulingkan arus bawah demokrasi dengan cara kekerasan.
"Itu jelas terlihat bagaimana penggunaan alat alat kekuasaan negara demokrasi Indonesia itu sendiri melalui penghancuran simbol demokrasi parpol yaitu kantor partai," katanya.
Hasto menilai, kantor partai merupakan rumah rakyat. Sehingga, jika kekuasaan menggunakan alat keamanan untuk melakukan kekerasan, maka tonggak kedaulatan rakyat telah dirusak. Beruntung rakyat akhirnya memegang kendali dengan mengubah sejarah keberpihakan kepada Megawati sampai saat ini.
Namun Hasto mengaku prihatin kasus pelanggaran HAM khususnya Kasus Kudatuli tak kunjung dituntaskan. Maka itu, pihaknya meminta kepada pihak-pihak termasuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dianggap mengetahui peristiwa tersebut, daripada terus menerus berbicara mengenai koalisi pilpres.