Jelang Pemilu, Dunia Pendidikan Diminta Tak Terpengaruh Kontestasi Politik
JAKARTA - Sarana pendidikan menjadi salah satu tempat yang dilarang dicantumkan atribut kampanye demi tujuan politik tertentu. Pendidikan dianggap tak boleh dicampuradukan dengan politik.
Pun dengan peran akademisi dalam menghadapi tahun politik di 2019 sangat sentral, karena berpotensi "mempengaruhi" anak didik untuk tujuan politik tertentu. Untuk itu lah, akademisi diminta kedepankan netralitas dalam menghadapi Pemilu 2019.
Netralitas dalam pemilu merupakan satu dari 12 poin yang disepakati pimpinan Perguruan Tinggi (PT) se-Indonesia, dalam acara embuk Nasional Peringatan Setahun dan Tindak Lanjut Deklarasi Nusa Dua pada 26-27 September 2018.
Selain netralitas dalam pemilu, akademisi juga diminta berperan aktif dalam menangkal radikalisme di kampus dan memberikan penekanan kepada masyarakat bahwa ideologi Pancasila sangat penting.
Kegiatan Rembuk Nasional sendiri dibuka oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Bali-Nusra, Prof. Drs. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., dengan keynote speech Kapolda Bali, Irjen. Pol. Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose, M.M.
