Anies Beberkan Alasan Pemprov DKI Biayai Ratna Sarumpaet ke Chile
JAKARTA - Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan menanggapi soal pemberian dana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kepada aktivis sosial Ratna Sarumpaet untuk menghadiri ‘The 11th Women Playwrights International Conference 2018’ di Santiago, Chile.
Menurut Anies, pembiayaan dari Pemprov DKI terhadap tersangka kasus pidana Hoaks itu sudah diusulkan dan direncanakan sejak Februari 2018, jauh sebelum kasus berita palsu mengenai penaniayaan Ratna terjadi.
"Pengusulan dan permintaan itu dilakukan di bulan Februari dan diproses di bulan Februari kemudian semuanya sudah dikerjakan lama," kata Anies saat menghadiri upacara HUT ke-73 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (5/10/2018).
Anies mengklaim bahwa pihaknya sudah biasa untuk memberikan sponsor kepada siapapun yang ingin mengharumkan nama Indonesia melalui karya seni atau bidang lainnya.
"Saat ini saja pada saat yang bersamaan hari ini bapak R. Franki S. Notosudirdjo atau lebih dikenal dengan nama Franki Raden sedang berada di Korea atas biaya dari Pemprov DKI di dalam pentas seni dunia," tutur Anies.
(Baca juga: Kadis Pariwisata DKI: Biaya Ratna Sarumpaet ke Chile Sekitar Rp60-70 Juta)
Selain itu, kata Anies, pihaknya berani memberikan sponsor, lantaran Ratna Sarumpaet pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Oleh karenanya, menurut dia, tidak ada yang salah dalam pemberian dana senilai Rp60-70 juta tersebut.
(Baca juga: Ratna Sarumpaet Minta Tak Ditahan)
"Kami memberikan fasilitas dukungan itu karena yang bersangkutan (Ratna Sarumpaet) pada waktu itu juga pernah jadi Ketua Dewan Kesenian di DKI Jakarta jadi ini proses biasa normal yang terjadi pada banyak seniman banyak pekerja seni," papar Anies.
Ratna Sarumpaet (Harits/Okezone)
Sebelumnya, dalam surat permohonan yang diperoleh Okezone, Ratna ternyata sudah mengajukan permohonan pada Pemprov DKI Jakarta sejak 31 Januari 2018. Artinya, surat itu diajukan jauh sebelum berita hoaks terkait pernganiayaan yang dialaminya menjadi konsumsi publik. Surat tersebut pun langsung diajukannya pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
(Salman Mardira)
