nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Harga BBM Tak Jadi Naik, PKS Pertanyakan Koordinasi Pemerintah

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 12 Oktober 2018 02:29 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 10 12 337 1962922 harga-bbm-tak-jadi-naik-pks-pertanyakan-koordinasi-pemerintah-ol0g75unB7.jpg Hidayat Nur Wahid. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Sikap pemerintahan saat ini pun mendapat perhatian sejumlah pihak.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mempertanyakan koordinasi antarkabinet pemerintahan Jokowi. Sebab secara tiba-tiba, keputusan kenaikan harga BBM berubah.

"Kan bagian dari keajaiban dunia. Ini bagian dari yang tersampaikan kepada publik yang begitu amat terbuka. Menteri Jonan menaikkan BBM, kemudian diturunkan lagi karena arahan Bapak Presiden. Ini juga satu hal yang aneh," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 11 Oktober 2018.

(Baca juga: Apresiasi Pembatalan Kenaikan Harga BBM, Kubu Prabowo-Sandi Berikan Catatan)

Hidayat menilai seharusnya pemerintah dalam melontarkan keputusan terlebih dahulu melakukan koordinasi yang matang di internal. Sehingga, nantinya tak menimbulkan kebingungan terhadap masyarakat.

"Seharusnya itu dikoordinasikan di internal pemerintah. Jadi, ini ada apa politik koordinasi di dalam kabinet Jokowi? Kok menteri bisa menaikkan terus kemudian diturunkan, itu suatu hal yang tidak memenuhi logika publik," papar dia.

Tak hanya itu, Hidayat juga berharap sikap Jokowi yang enggan menaikkan harga premium bukanlah sebuah bentuk pencitraan. Apalagi, situasi sekarang mendekati masa pemilihan umum.

(Baca juga: PKB Sebut Harga Premium Batal Naik Bukan untuk Jaga Elektabilitas Jokowi)

"Itu diturunkan Pak Jokowi, saya harap itu bukan karena pencitraan menjelang Pemilu 2019, tetapi karena mempertimbangkan fakta bahwa harga premium kita itu seharusnya berapa. Supaya kemudian orang tidak menduga-duga seluruh kebijakan pemerintah hanya pencitraan dan lain sebagainya, tapi betul harus berpihak kepada rakyat Indonesia," jelasnya.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini