nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ditetapkan Tersangka Suap Izin Meikarta, Bupati Bekasi Tampak Santai saat Tiba di KPK

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 16 Oktober 2018 00:22 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 10 16 337 1964468 ditetapkan-tersangka-suap-izin-meikarta-bupati-bekasi-tampak-santai-saat-tiba-di-kpk-Be5gC0OgFa.jpg Bupati Bekasi Neneng Hasanah. Foto: Okezone/Arie Dwi

JAKARTA - Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NHY) telah tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Selatan pasca-ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

‎Pantauan Okezone, Politikus Golkar tersebut tiba di Gedung KPK sekira pada pukul 23.30 WIB dengan menggunakan baju lengan panjang berwarna hijau muda dibalut hijab. Neneng tampak membawa sebuah tas hitam dengan didampingi petugas KPK.

Baca: "Tina Toon" Jadi Kata Ganti Nama Pejabat yang Terseret Kasus Suap OTT di Bekasi

Neneng terlihat santai ketika turun dari mobil yang ditumpanginya. Neneng sempat melemparkan senyum sebelum masuk ke dalam lobi KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Neneng sendiri ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap perizinan proyek Meikarta. ‎Neneng ditangkap pada malam hari ini.

Foto/Okezone

Sebelumnya, KPK telah lebih dahulu mengamankan sepuluh orang saat menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu, 14 Oktober 2018. Namun, setelah dilakukan gelar perkara, KPK hanya menetapkan sembilan orang sebagai tersangka.

Baca: Pasca OTT KPK, Proyek PUPR di Bekasi Bakal Mandek

Sembilan tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan pembangunan proyek Meikarta tersebut yakni, Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) , Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS) .

Dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Foto/Sindonews

Diduga, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Adapun, izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektar yang dibagi dalam tiga tahapan.

Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah Dinas.

Adapun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas.

Sejumlah kepala dinas disinyalir memiliki peran yang sangat kompleks terkait rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat penidikan.

‎Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Billy, Taryadi, Fitra dan Henry Jasmen disangkakan melanggar Pasal‎ 5 ayat (1) huruf huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara yang diduga menerima suap, Neneng, Jamaludin, Sahat, Dewi disangkakan melanggar Pasal‎ 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Neneng mendapat pasal tambahan yakni diduga penerima gratifikasi dan disangkakan melanggar Pasal 12B ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini