"Gubernur punya diskresi, ketua DPRD enggak ada diskresinya," ucap Bestari.

Bestari mengklaim alasannya menolak pengesahan anggaran honorarium untuk anggota TGUPP itu karena dinilai tidak memiliki progres yang nyata.
"Anggotanya siapa saja tidak jelas dan kerjanya tidak pernah tersosialisasi. Namanya percepatan pembangunan maka dampak ujungnya adalah serapan tinggi, pembangunan kelihatan. Urusan banjir saja penyelesaiannya dengan karung kok. Ya gimana, ya ini kan enggak perlu ada TGUPP. Apa yang dia percepat?" tegasnya.
(Baca juga: Pemprov DKI Seleksi Anggota TGUPP Bidang Pesisir dan Ekonomi)