Pembayaran Haji 2019 Gunakan Dolar
Menag memaparkan, pembahasan BPIH masih akan dibahas lebih lanjut dengan DPR. Pada akhir Januari 2019 nanti diharapkan besaran finalnya sudah bisa ditetapkan. “Jadi kita berharap selama Desember ini bisa secara intensif dilakukan pembahasan sehingga memasuki pertengahan Januari karena DPR akan reses, mudah-mudahan sebelum reses ini bisa ditetapkan,” katanya.
Mengenai kuota jamaah haji, Lukman mengatakan bahwa tidak ada perubahan dari 2018 yakni sebesar 221.000 jamaah, yang terdiri atas 204.000 jamaah haji reguler dan 17.000 untuk haji khusus.
Menurutnya, pemerintah memang tidak mengajukan penambahan kuota haji selama sarana dan prasarana di Mina belum ditingkatkan dengan baik. Hal itu lantaran kondisi tenda dan toilet seperti masukan dari anggota dewan yang sangat dikeluhkan karena tingkat kepadatan tenda itu luar biasa.
“Toilet juga begitu terbatas jumlahnya sehingga tanpa didahului dengan penambahan sarana dan prasarana ini, menambah kuota jamaah bisa mengakibatkan tragedi kemanusiaan dan mengancam semua keselamatan jiwa kita,” urainya.
“Itu yang harus kita kaji. Kalau tadi kan hitung-hitungannya diban ding tahun lalu hanya 43 dolar saja bedanya. Kalau begitu bagaimana tata cara kelolanya agar fluktuasinya tidak terlalu besar maka menetapkan besaran mata rupiah ke dolar itu harus hati-hati. Nanti panja akan jeli membahas itu semua,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, usulan penggunaan mata uang USD dalam pembayaran ibadah haji bisa dimaklumi karena berdasarkan pengalaman pelaksanaan haji 2018, pemerintah harus mengalokasikan anggaran talangan yang cukup besar akibat fluktuasi nilai tukar rupiah ter hadap dolar AS.
“Dana safeguarding yang kita pakai (2018) itu hampir mencapai Rp600 miliar karena perubahan fluktuasi dan nilai mata rupiah kepada dolar. Jadi kita seolah-olah memberikan kepastian dana haji, tapi di satu sisi kita harus menyiapkan anggaran yang lebih besar,” katanya.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, hal yang paling penting adalah bagaimana tata cara pengelolaan dana jamaah yang disetorkan kepada pemerintah.
(Fiddy Anggriawan )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
