Kepala Negara mengajak semua pihak untuk membangun ekosistem di pemerintahan yang berani memangkas regulasi yang menyulitkan dalam melaksanakan kebijakan.
"Regulasi yang mempersulit langkah. Sehingga melakukan debirokrasi dan berorientasi hasil goal oriented (orientasi hasil-red) bukan procedure orientied (orientasi prosedur-red). Payung ekosistem itu menjadi bagian terintegrasi dalam pemberantasan korupsi dan menjadi agenda yang kita kerjakan bersama KPK," imbuhnya.
Baca: Suap Meikarta, Bupati Bekasi Jadi Kepala Daerah Ke-99 Tersangka Korupsi
Baca: Korupsi di Sumatera: 37 Kepala Daerah dan 86 Anggota DPRD "Disikat" KPK
Ia mencontohkan kebijakan dari pelayanan transparan dan sederhana yang tidak ada relevansinya dengan tindakan suap menyuap dengan pelayanan yang ribet dan bertele-tele. Dengan begitu investasi akan masuk ke Indonesia.
"Karena pengusaha pengen cepat. satu-satunya cara suap, ini yang harus kita benahi sistem pelayanan yang cepat dan transparan. Demikian juga proses kebijakan pengalokasian anggaran yang transparan partisipasi dan parameter yang jelas, maka tidak ada relevansinya menyuap untuk memperoleh kebijakan yang berpihak pada dirinya," terang Jokowi.