Jokowi juga mengajak KPK untuk berinovasi dengan pemerintah melalui sistem hukum, demokrasi, dan tata cara birokrasi yang akuntabel.
"Sistem akuntansi harus bisa memfasilitas cara kerja cepat efisien inovatif yang berorientasi pada hasil dan kepentingan masyarakat. Ketika etika masyarakat dan birokrasi semakin menghargai moralitas masyarakat, dan dipadu dengan keteladangan pejabat publik, sekali lagi ini agenda KPK dan pemerintah bersama," ungkapnya.
Jokowi menerangkan bahwa keberhasilan bangsa yang antikorupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang ditangkap. Tapi, lanjut dia, karena ketiadaan orang yang melakukan korupsi.
"Kondisi ideal sebuah bangsa ketika disaring hukum seketat apa pun tidak ada lagi orang yang bisa ditersangkakan sebagai seorang koruptor, kondisi idelanya seperti itu," pungkasnya.
(Rachmat Fahzry)