nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hakim Cabut Hak Politik Zumi Zola Selama 5 Tahun

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 06 Desember 2018 13:20 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 06 337 1987590 hakim-cabut-hak-politik-zumi-zola-selama-5-tahun-EpQtSog6y6.jpg Zumi Zola (Heru Haryono/Okezone)

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan terhadap Gubernur non-aktif Jambi, Zumi Zola.

Selain pidana pokok, hakim juga mengganjar pidana tambahan terhadap Zumi Zola. Hakim mencabut hak untuk dipilih politikus PAN tersebut selama lima tahun ke depan setelah menjalani pidana pokok.

‎"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Zumi Zola berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya‎," kata Ketua Majelis Hakim Yanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).

Hakim meyakini Zumi Zola terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp44 miliar dan satu unit mobil Alphard. Gratifikasi tersebut berasal dari Afif Firmansyah Rp34,6 miliar, Asrul Pandapotan Rp2,7 miliar, dan Arfan Rp3 miliar, US30 ribu, serta SGD100 ribu.

Zumi Zola saat akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis (6/12/2018). (Foto : Arie Dwi Satrio/Okezone)

Menurut hakim, gratifikasi itu digunakan Zumi Zola untuk melunasi utang-utangnya saat kampanye sebagai calon Gubernur Jambi. Zumi Zola juga dinilai telah mengalirkan uang tersebut untuk keperluan adiknya, Zumi Laza yang akan maju sebagai calon Wali Kota Jambi.

Hakim juga menyatakan, Zumi Zola bersalah telah menyuap anggota DPRD Jambi sebesar Rp16,34 miliar. Uang Rp16,34 miliar tersebut diduga untuk memuluskan ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Jambi tahun anggaran 2017-2018.

(Baca Juga : Zumi Zola Divonis 6 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta)

Terkait perkara gratifikasi, Zumi Zola dinyatakan bersalah melanggar Pasal ‎12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP

Untuk perkara suap, Zumi Zola dinilai melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(Baca Juga : Zumi Zola Menangis saat Bacakan Pleidoi di Tipikor)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini