nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ombudsman Temukan Malaadministrasi Penyidikan Kasus Novel Baswedan

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 06 Desember 2018 17:02 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 06 337 1987714 ombudsman-temukan-malaadministrasi-penyidikan-kasus-novel-baswedan-KF1USzEK63.jpg Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala. (Foto : Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA - ‎Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan sejumlah malaadministrasi yang diduga dilakukan kepolisian terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan. Salah satu malaadministrasi terkait penyidikan Novel yakni jangka waktu penuntasan kasusnya.

"Tidak ada batasan jangka waktu tersebut terjadi dalam surat perintah tugas yang dikeluarkan Polsek Kelapa Gading, Polres Metro Jakarta Utara, maupun surat perintah yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, ‎Kamis (6/12/2018).

Tak hanya itu, sambung Adrianus, malaadministrasi juga ditemukan pada aspek efektivitas penggunaan sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, kinerja pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus Novel berbanding terbalik dengan jumlah penyidik yang terlalu banyak.

"Harusnya penyidikan berpatokan kepada rencana penyidikan yang matang sehingga efektif dalam menentukan jumlah personel," ujarnya.

Novel Baswedan (Heru Haryono/Okezone)

Selanjutnya, temuan ketiga yakni pada aspek pengabaian petunjuk yang bersumber dari kejadian ataupun korban. Artinya, Adrianus menekankan, polisi menganggap petunjuk-petunjuk baik dari TKP, saksi atau korban, bukan hal penting untuk ditindaklanjuti.

Temuan lainnya yakni adanya dugaan polisi tidak cermat dalam membuat laporan polisi, terhadap pelapor Yasri Yudha Yahya dengan nomor No.Pol:55/K/IV/2017/PMJ/Res JU/S GD.

"Sehingga malaadministrasi yang dilakukan adalah tidak cermat dalam dasar penugasan seperti yang dicantumkan pada Pasal 6 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan yang menyatakan bahwa surat perintah tugas sekurang-kurangnya memuat dasar penugasan," imbuhnya.

Ombudsman pun merangkum temuan malaadministrasi tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), untuk kemudian diserahkan ke pihak Polda Metro Jaya. Ombudsman memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan untuk polisi yakni dilakukannya gelar perkara kembali pada tahap pertengahan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan.

(Baca Juga : Kasus Novel Baswedan, Istana: Jangan Semua ke Presiden Jokowi!)

Ombudsman juga meminta Polda Metro Jaya memangkas jumlah penyidik, dengan catatan menugaskan penyidik terbaik dan kompeten agar proses penyidikan lebih efektif. Terakhir, polisi diminta segera kembali meminta keterangan Novel selaku korban.

"Agar dilakukan permintaan keterangan lanjutan, sebagaimana materi pertanyaan yang pernah dilakukan saat permintaan keterangan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura," pungkasnya.

(Baca Juga : TGPF Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Dibentuk, Jokowi: Tanya ke Kapolri)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini