Ombudsman Temukan Malaadministrasi Penyidikan Kasus Novel Baswedan
JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan sejumlah malaadministrasi yang diduga dilakukan kepolisian terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan. Salah satu malaadministrasi terkait penyidikan Novel yakni jangka waktu penuntasan kasusnya.
"Tidak ada batasan jangka waktu tersebut terjadi dalam surat perintah tugas yang dikeluarkan Polsek Kelapa Gading, Polres Metro Jakarta Utara, maupun surat perintah yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (6/12/2018).
Tak hanya itu, sambung Adrianus, malaadministrasi juga ditemukan pada aspek efektivitas penggunaan sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, kinerja pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus Novel berbanding terbalik dengan jumlah penyidik yang terlalu banyak.
"Harusnya penyidikan berpatokan kepada rencana penyidikan yang matang sehingga efektif dalam menentukan jumlah personel," ujarnya.
