nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Paradoks Menyambut PMP Baru

Jum'at 07 Desember 2018 11:29 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 12 07 337 1988037 paradoks-menyambut-pmp-baru-UqwwbaxmJN.jpg Pancasila

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Degradasi moral masyarakat kita dan sikap anti-Pancasila yang belakangan ini terjadi menjadi salah satu pertimbangan mengembalikan PMP ke sekolah.

Demikian pemberitaan yang muncul dalam beberapa hari terakhir ini. Disebutkan pemerintah bertekad menanamkan kembali Pancasila sebagai sejarah bangsa, dasar negara, dan pandangan hidup negara melalui PMP.

Metode pembelajaran terhadap konsep ‘PMP baru’ ini tidak lagi dengan ceramah atau mendengarkan penjelasan guru dan hapalan, melainkan dipraktikkan dalam berbagai kegiatan. Diantaranya membuat proyek, kegiatan, dan harus banyak contoh. Pasalnya, penerapan nilai-nilai Pancasila saat ini dianggap kekurangan contoh. Tidak banyak contoh-contoh kebaikan yang bisa diperoleh oleh anak-anak. Yang terjadi justru drama perselisihan baik di media sosial maupun kehidupan nyata.

Ditinjau dari sisi semangatnya, kita bisa memahami dasar mengapa PMP harus dihidupkan kembali. Namun, pertanyaan besarnya, apakah dengan PMP lantas nilai-nilai Pancasila akan membumi dan mendarahdaging pada masyarakat, khususnya generasi kita? Apakah kemudian nilai-nilai pancasila akan menjadi karakter pada setiap insan bangsa kita?

Dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010–2025, dinyatakan bahwa karakter adalah nilai-nilai yang khas baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpateri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.

Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Karakter juga merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.

(Baca juga: Kemendikbud Kaji Mata Pelajaran PMP Diajarkan Lagi)

Para pendiri bangsa kita telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup. Pancasila menjadi sumber hukum yang ditempatkan sebagai landasan etik dari hukum. Pancasila tergali dari beragam nilai eksternal dan internal budaya bangsa yang kemudian menjadi bahan dasar pembentuk hukum yang ideal. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, terjadi pergeseran nilai, selagi pada batas toleransi, tentunya harus dimaknai sebagai sebuah kewajaran.

Belajar dari Jepang

Di laman resmi kedutaan Jepang disebutkan pada umumnya orang sering menyebutkan bahwa orang Jepang suka bekerja keras, suka berkelompok, dan sebagainya. Begitu asyik dengan pekerjaannya sehingga orang Jepang suka lupa waktu. Di perusahaan-perusahaan kurang terdengar suara keberatan untuk kerja lembur. Hal tersebut didorong oleh rasa tanggung jawab dan semangat kelompok.

Orang Jepang pada umumnya cenderung kuat rasa keterikatannya terhadap kelompok di mana dia berada, terutama perusahaan tempat kerjanya. Bilamana perusahaannya menghadapi masalah atau tugas yang mendesak dan harus segera dituntaskan, maka para karyawan merasa terpanggil untuk ikut memikul beban kerja bersama-sama, dengan mengesampingkan kepentingan dan kesenangan pribadinya.

Tentu saja ada peraturan ketenaga-kerjaan yang memberikan batasan terhadap jam kerja, lembur, dan lain-lain di masing-masing perusahaan menentukan aturannya sendiri dalam batasan yang sudah ditetapkan itu. Dewasa ini mulai ada perubahan, bahkan timbul kesadaran, terutama di kalangan karyawan muda, untuk lebih menikmati hidup dengan lebih banyak menyisihkan waktu bagi keluarga dan rekreasi/ hiburan.

Kesadaran kelompok di kalangan orang Jepang konon berakar pada budaya tanam padi di sawah di masa lampau yang harus dikerjakan beramai-ramai, berdasarkan sistem kerjasama berkelompok dan kuatnya ikatan kekeluargaan. Ada keteraturan kerja dalam mengolah sawah, melakukan panen, mengatur pengairan, hingga mengatur komunitas pertanian tempat mereka bermukim. Jiwa berkelompok ini kemudian diperkokoh oleh ajaran Konfusius, yang masuk dari Cina, yang berpegang pada konsep kelompok kekeluargaan.

Dengan latar belakang sejarah demikian, rasa keterikatan (kelompok) karyawan terhadap perusahaan dan rekan kerja makin menjadi kuat dengan adanya apa yang dinamakan "life-time employment", yakni kebiasaan orang Jepang setia bekerja seumur hidup pada sebuah perusahaan saja. Akan tetapi, akhir-akhir ini makin banyak kaum muda yang enggan terikat pada satu perusahaan; mereka lebih senang berpindah-pindah menurut kehendak hatinya.

Di sini bisa disimpulkan bahwa apa yang terjadi di Jepang juga mengalami pergeseran. Namun prinsip-prinsip dasar yang menjadi karakter bangsa Jepang tetap mengakar dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa karakter yang bisa disebut diantaranya; Bushido yang menekankan pada kehormatan, keberanian, dan kesetian kepada atasan melebihi apapun. Makoto berarti bersungguh-sungguh dengan selalu berkata dan bertindak jujur dengan tidak berlaku curang baik kepada kawan maupun lawan. Gi, menjaga Kejujuran. Seorang ksatria harus paham betul tentang yang benar dan yang salah, dan berusaha keras melakukan yang benar dan menghindari yang salah. Rei menghormati kepada orang lain.

Ironi

Seorang teman WNI yang berkarir dan tinggal di Jepang merasa prihatin, sedih dan ironi ketika anaknya yang masih usia 8 tahun dididik dengan tradisi keluarganya di Indonesia dan budaya Jepang menjadi ‘paradoks’ ketika kembali ke Indonesia dan hidup dalam komunitas masyarakat modern Jakarta (dan mungkin di wilayah lain di negeri ini).

Ia mengaku, anaknya dididik dengan melihat contoh nyata tentang budaya antri, teratur, ketika ke toliet di rumah maupun di tempat umum tidak meninggalkan/keluar dari toilet kecuali dalam keadaan seperti semula. Tidak meninggalkan jejak yang menjadikan orang lain masuk berikutnya menjadi ‘jijik’. “Jadikan seakan dirimu yang akan masuk berikutnya. Keluarlah seperti ketika kamu saat masuk”. Prinsip tanggung jawab melekat sebagai karakter.

Ironinya ketika berlibur ke Jakarta, ketika sang anak diajak ke pusat perbelanjaan dan permainan disana anaknya yang berparas melayu, sama seperti kebanyakan anak-anak yang ada disana menjadi ‘terkucil’.

Ketika dia harus antre, anak-anak yang lain menyerobot. Parahnya para orang tua saling mengarahkan/mengajari buah hatinya untuk mencari jalan pintas. Pun demikian ketika pergi ke toilet. Tanpa merasa bersalah, anak-anak mengandalkan orang tua/orang lain untuk membersihkan bekas kotoran.

Rasa sayang yang salah, tapi dianggap kaprah kepada anak atau anak didik, murid, anak buah, anggota dengan memanfaatkan atau mencari privilege dengan berbagai cara ini menjadikan nilai-nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi hilang. Inilah yang dialami bangsa kita selama sekian dekade.

Menurut teman penulis tadi, di Jepang, kemampuan kognitif berupa matematika, bahasa, dan lain sebagainya tidak menjadi prioritas pada anak usia dini. ‘Biarkan anak-anak akan tahu tentang pelajaran itu pada masanya nanti’. Namun pembentukan karakter tentang hakikat kemanusiaan, kejujuran, tanggung jawab, nasionalisme justru dibangun sejak masih bayi. Itulah sebabnya bangsa Jepang menjadi hebat, dari dulu hingga saat ini. Kalaupun terjadi pergeseran, prinsip dasarnya tetap tertanam di dalam sanubari bangsa Jepang, dimanapun dia hidup.

Berbeda dengan bangsa kita, orang tua begitu bangganya ketika usia 7 tahun sudah bisa berhitung, lancar berbahasa asing, bisa membuat vlog, dan lain sebagainya. Namun, dalam keadaan sehari-hari orang tuanya seakan membiarkan dia melihat, menyaksikan, bahkan disuruh oleh orang tua, keluarga, guru, bahkan oleh pimpinan tertinggi untuk meninggalkan prinsip-prinsip yang sebenarnya sudah dibangun oleh pendiri bangsa kita bernama Pancasila.

Hakikat Pancasila

Bung Karno pernah mengatakan makna Pancasila kalau diperas akan menjadi Gotong Royong. Idealnya kehidupan bangsa Indonesia harus mewujudkan Gotong Royong. Hakekat Gotong Royong adalah Kebersamaan, Kekeluargaan, atau Perbedaan dalam Kesatuan – Kesatuan dalam Perbedaan.

Kalau PMP edisi baru akan dibuat dengan cara baru yang menampilkan contoh berupa video, tentunya secara metode harus bisa diberi apresiasi. Namun, jangan sampai ini hanya menjadi rutinitas atau bahkan ‘proyek’ yang pada ujungnya hanya formalitas dan pada akhirnya PMP akan dihapuskan lagi, sebagaimana dulu juga dihapuskan karena dianggap tidak efektif/tak memiliki dasar yang kuat. Di teori anak-anak diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila, namun setiap saat dia menyaksikan dan mengalami berbagai macam ketidakdilan, penindasan, korupsi, privilege yang ‘dilegalkan’, dan lain sebagainya.

“Aku bisa masuk, tanpa antri. Ayahku kan pejabat”. “Aku bisa sampai ke pesta perkawinan lebih cepat karena pamanku dikawal polisi”. “Gak papa masuk penjara, nanti bisa dikeluarkan cepat kok,” dan masih banyak narasi lain yang muncul yang disaksikan anak-anak kita yang merusak karakter anak dalam mengenal dan menerapkan pancasila.

Jadi, jangan dulu ber-PMP kalau kita, generasi yang lebih tua, termasuk para pejabat, dan politisi hanya memberikan contoh bejat bagi generasi setelah kita. Jadikan diri kita seperti yang dipesankan oleh Bung Karno, hiduplah dalam gotong royong untuk bangsa dan negara Indonesia, bukan keluarga, kelompok dan golongan semata.[]

Oleh Komarudin Watubun

Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Anggota DPR RI Dapil Papua

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini