nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Reformasi Agraria ala Joko Widodo Disebut Penuhi HAM Petani

Amril Amarullah, Jurnalis · Senin 10 Desember 2018 15:06 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 12 10 337 1989222 reformasi-agraria-ala-joko-widodo-disebut-penuhi-ham-petani-hHevFGklX2.jpg Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA - Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan apresiasinya terhadap upaya pemerintahan Jokowi dalam pemenuhan HAM. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih menyatakan bahwa langkah-langkah pemerintah Jokowi dalam rangka pemenuhan HAM khususnya Hak Ekonomi Sosial dan Budaya patut diapresiasi.

“Sebagai Ormas Petani, SPI menilai upaya tersebut tercermin dalam program distribusi 9 juta hektare lahan dan 12,7 juta hektar perhutanan sosial, untuk menjamin hak-hak petani atas kepemilikan tanah serta hak masyarakat adat atas hak wilayah kelola hutan. Meski capaiannya belum sesuai target RPJMN, namun upaya tersebut jalan terus,” terang Henry Saragih.

Data dari Kementerian LHK menyebutkan, hingga Desember 2018 realisasi perhutanan sosial telah mencapai 2,4 juta hektare. Pada tahun 2019 ditargetkan mampu menyentuh angka 3,5 juta hektare. Meski jauh dari target (12,7 juta hektare), Henry menilai progres realisasi perhutanan sosial tersebut dinilai suatu kemajuan yang jauh lebih baik dari era sebelumnya. Hak kelola hutan kini diprioritaskan bagi petani di sekitar hutan dan masyarakat adat.

“Pada Seeptember lalu, Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dapat dijadikan instrumen vital dalam menyelesaikan konflik agraria dan mempercepat distribusi lahan kepada petani. Serikat Petani Indonesia akan terus mengawal dan mempercepat upaya pemerintahan Jokowi merealisasikan program distribusi lahan dan perhutanan sosial, sebagai upaya pemenuhan hak-hak ekosob petani dan masyarakat adat,” imbuhnya.

Selain perpres tersebut, upaya penyelesaian konflik agraria juga ditunjukkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Inpres ini setidaknya akan menekan laju konflik-konflik agraria yang selama ini rentan terjadi di perkebunan kelapa sawit. Dalam inpres ini pemerintah akan mengalokasikan 20% luasan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki perusahaan untuk diberikan kepada rakyat dan akan menunda izin-izin perkebunan yang dinilai berada dalam kawasan hutan sebagai upaya penindakan deforestasi.

Terakhir, hal yang patut diapresiasi oleh SPI secara khusus ialah keseriusan pemerintah untuk mendukung Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan (The Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas) untuk menjadi deklarasi PBB.

Teks yang secara khusus merangkum hak-hak yang melekat pada petani tersebut telah memasuki tahap akhir di PBB setelah diadopsi dan disahkan oleh Dewan HAM PBB dan Komisi Ketiga Majelis Umum PBB. Pemerintah Indonesia konsisten mendukung teks tersebut pada tiap voting atau resolusi yang dibuat, SPI sangat berterima kasih dalam hal ini karena teks deklarasi ini berasal dari kampung-kampung di Indonesia yang telah hampir 20 tahun diperjuangkan

Menurut Henry Saragih, upaya pemerintahan Jokowi yang sudah dan sedang dimplementasikan tersebut mesti diperkuat dan didukung oleh berbagai pihak agar mampu terrealisai sepenuhnya. Kita menyadari bahwa pekerjaan rumah atas isu pelanggaran HAM berat yang setiap tahun menjadi wacana dominan setiap memperingati Hari HAM belum mampu terselesaikan. Kita mendukung dan ikut mendorong pemerintah agar segera menuntaskannya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini